Suarantt.id, Kupang-Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, melontarkan peringatan keras dalam pembahasan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Ia menegaskan, anggaran daerah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan terserap pada kegiatan seremonial maupun program yang minim dampak.
Menurut Junaidin, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi NTT bersama DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 dialokasikan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan nyata rakyat.
“DPRD perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran didasarkan pada skala prioritas, bukan pada kepentingan sektoral, proyek yang bersifat seremonial, atau program yang manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Sekertaris DPW PSI NTT ini.
Dia menyebut, APBD 2027 harus diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, hingga penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Junaidin menilai, setiap belanja daerah yang tidak memiliki indikator kinerja jelas, tidak mendukung target pembangunan, atau tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat harus dievaluasi secara serius.
“Belanja yang tidak prioritas perlu dikurangi bahkan dialihkan kepada program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, ukuran keberhasilan APBD bukan dilihat dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat NTT.
“APBD 2027 harus menjadi anggaran yang berpihak kepada rakyat. Keberhasilan bukan soal berapa banyak uang yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” kata Junaidin.
Menurutnya, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 harus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah NTT.
Dengan pengawasan yang ketat, DPRD NTT berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif, bukan sekadar daftar belanja, tetapi menjadi solusi nyata bagi persoalan masyarakat. ***
