Suarantt.id, Labuan Bajo-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri diskusi “Kebun Wanapangan Perempuan” yang digelar di Kampus Bambu Komodo, Jalan Bukit Cinta, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (13/2/26) hingga Sabtu (14/2/26).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor dalam memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan desa.
Diskusi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT Vera C. Sirait Asadoma, serta Ketua Yayasan Bambu Lestari (Environmental Bamboo Foundation), Monica Tanuhandaru. Hadir pula Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Johni menegaskan bahwa di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, perempuan tidak hanya berperan sebagai penjaga rumah tangga, tetapi juga penjaga bumi dan kehidupan.
“Perempuan memelihara tanah, menanam pangan, menjaga sumber air, dan mewariskan pengetahuan ekologis dari generasi ke generasi. Dari kebun perempuan, tumbuh ketahanan pangan dan martabat desa,” ujarnya.
Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT memberi perhatian besar terhadap penguatan hak tenurial masyarakat adat dan lokal, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Wagub juga mengapresiasi inisiatif pembentukan Task Force Social Forestry dan Kebun Wanapangan Perempuan sebagai wadah kolaboratif untuk memastikan perhutanan sosial menjadi ruang hidup yang adil, produktif, dan lestari dengan perempuan sebagai pelaku utama.
Menurutnya, hak atas tanah dan hutan bukan sekadar persoalan kepemilikan, tetapi juga menyangkut martabat dan masa depan. Ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin dalam tata kelola lahan dan hutan, maka akan lahir komunitas yang lebih tangguh, ekonomi yang lebih adil, dan lingkungan yang lebih lestari.
Wagub Johni juga memaparkan program unggulan Pemerintah Provinsi NTT bersama Gubernur NTT, yakni One Village One Product (OVOP), yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal. Program ini mendorong perempuan terlibat aktif dalam produksi, peningkatan kualitas, hingga pemasaran produk unggulan desa yang bernilai jual global.
Sementara itu, Wamen PPPA Veronica Tan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan, namun belum seluruhnya memperoleh pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi.
“Penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial tidak cukup hanya membuka akses lahan. Kita perlu memastikan perempuan yang bekerja juga tercatat, diakui, dan memiliki akses langsung terhadap hasilnya,” jelas Veronica.
Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menambahkan bahwa skema perhutanan sosial memberikan akses kelola kepada masyarakat desa di kawasan hutan sebagai strategi pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberlanjutan program.
Diskusi ini mengangkat sinergi tiga modalitas di NTT, yakni Mama Bambu, Kebun Pangan Perempuan, dan Perhutanan Sosial, sebagai model pemberdayaan perempuan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif.
Momentum tersebut menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan pembangunan berkelanjutan dapat dimulai dari desa, dari dapur dan kebun perempuan yang berdaya. ***
