Suarantt.id, Kalabahi-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Alor untuk memperkuat komitmen menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban melalui sebuah deklarasi bersama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kapolres Alor AKBP Nur Azhari, Camat Teluk Mutiara, pimpinan perangkat daerah, para kepala sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Teluk Mutiara, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan ini digelar sebagai respons atas maraknya tawuran dan kenakalan remaja yang melibatkan pelajar dan anak-anak di bawah umur yang belakangan meresahkan masyarakat di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo dalam kesempatan itu menilai fenomena tawuran tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial. Menurutnya, berbagai platform digital sering menjadi ruang terjadinya saling ejek dan provokasi antar kelompok.
“Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengawasi perilaku anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Alor AKBP Nur Azhari mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus tawuran berawal dari konflik di media sosial yang kemudian berkembang menjadi perkelahian fisik. Ia juga menyoroti konsumsi minuman keras sebagai salah satu faktor pemicu utama.
“Setiap pelaku yang terbukti melanggar hukum tetap akan diproses sesuai aturan yang berlaku, meskipun masih berstatus anak di bawah umur. Kami juga mengajak masyarakat segera melaporkan indikasi tawuran sejak dini,” tegasnya.
Tokoh masyarakat Agustinus Asamal menilai penanganan masalah tawuran harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang tepat sasaran.
“Kita harus melihat siapa pelakunya, apa akar persoalannya, dan melibatkan semua pihak terkait. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial,” katanya.
Dari kalangan pendidikan, Kepala SMP PGRI Kalabahi Degusti Malua meminta pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturan di lapangan serta memberdayakan aparat seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperkuat upaya pencegahan.
Kepala SMA Kristen 1 Kalabahi Santo Waang mengungkapkan bahwa pihak sekolah pernah menemukan siswa yang membawa senjata tajam seperti anak panah. Ia meminta aparat keamanan mengambil tindakan tegas agar menimbulkan efek jera.
Senada, Kepala SMK Negeri 1 Kalabahi Ida Letta Laure mengusulkan pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan melalui siskamling, penerapan jam wajib belajar, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam pembinaan generasi muda.
Sementara itu, Kepala SMA Kristen 2 Kalabahi Yafet Jasibani menekankan pentingnya penegakan hukum yang tuntas terhadap pelaku tawuran tanpa mengabaikan aspek pembinaan, serta perlunya koordinasi lintas sektor untuk penerapan jam malam bagi anak-anak dan remaja.
Pendeta Mikhael Karbeka dari Gereja Imanuel Molla menegaskan bahwa pencegahan harus dimulai dari keluarga dan sekolah melalui pendidikan karakter yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai budaya dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Desa Air Kenari Muhammad Usman mengungkapkan keprihatinannya terhadap menurunnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membina generasi muda.
“Kami melihat banyak anak yang terlibat tawuran merupakan mereka yang kurang mendapat pengawasan orang tua dan tidak aktif dalam kegiatan keagamaan,” ujarnya.
Kepala SMA Negeri 1 Kalabahi Nontji Manesi juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua sebagai salah satu faktor utama kenakalan remaja. Ia mengusulkan agar anak-anak yang berkeliaran di luar rumah saat jam belajar segera ditertibkan dan didata oleh RT dan RW.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas kepedulian semua pihak dalam mencari solusi bersama.
“Semua masukan yang disampaikan hari ini sangat baik karena berasal dari pihak-pihak yang mengalami langsung persoalan di lapangan. Ini menjadi modal penting untuk merumuskan langkah yang tepat,” katanya.
Wagub menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tuntas. Namun, ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan karakter, pembinaan moral, kegiatan keagamaan, serta pemberdayaan generasi muda.
Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya lebih difokuskan pada kegiatan produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti mendukung program Karang Taruna, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan.
Di akhir pertemuan, Johni Asadoma meminta agar seluruh masukan dirumuskan menjadi konsep deklarasi bersama yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga RT dan RW.
“Semua masukan ini akan kita deklarasikan bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Alor. Kita ingin membangun gerakan bersama agar Alor menjadi daerah yang damai, aman, dan menjadi tempat yang baik bagi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. ***
