Suarantt.id, Labuan Bajo-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menjemput Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Rabu (22/7/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw bersama sekitar 12 anggota.
Kunjungan yang berlangsung pada 22-23 Juli 2026 tersebut diawali dengan peninjauan langsung ke ruas Jalan Lingkar Utara Flores sebagai bagian dari pengawasan pembangunan infrastruktur strategis di NTT.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, bersama jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI.
Jalan Lingkar Utara Flores merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikoordinasikan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Flores, khususnya kawasan utara, sekaligus menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Reo dengan Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari-Kedindi.
Selain itu, jalan tersebut juga menjadi penunjang akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, serta menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Labuan Bajo, Terminal Tipe A Waeklambu, dan Pelabuhan Pengumpan Reo. Kehadiran ruas ini diharapkan mampu memperlancar arus wisatawan, logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menangani ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi sepanjang 78,55 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp165,43 miliar.
Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait yang turun langsung meninjau progres pembangunan.
“Kami mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait yang telah meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto, menjelaskan total panjang Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer. Dari jumlah tersebut, 53,875 kilometer telah beraspal, 10,776 kilometer telah ditingkatkan, 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah, dan 33,125 kilometer belum tembus.
“Masih terdapat sekitar 87,416 kilometer ruas jalan yang memerlukan penanganan pengaspalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian pembangunan direncanakan secara bertahap hingga tahun 2031, dengan total kebutuhan anggaran fisik diperkirakan mencapai Rp1,079 triliun, termasuk pembangunan sejumlah jembatan pendukung.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan lahan.
“Persoalan utamanya adalah kesiapan lahan. Kami mengharapkan pemerintah daerah memastikan lahan benar-benar clear and clean agar pembangunan tidak terhambat dan anggaran dapat segera direalisasikan,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen untuk mempercepat penyelesaian Jalan Lingkar Utara Flores guna memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.
Usai peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan agenda ke Kantor Bupati Manggarai Barat untuk mengikuti pertemuan bersama pemerintah daerah dan mitra kerja terkait. ***
