Suarantt.id, Kupang-Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Prihatin, membagikan sejumlah kiat praktis untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan proyek pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (Presidium PNI) NTT Periode 2025-2030, yang digelar di Hotel Harper Kupang pada Jumat (10/10/2025).
Dalam paparannya di hadapan puluhan peserta, Prihatin menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
“Ada beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban proyek. Kalau ketiganya dilaksanakan dengan baik, Insyaallah tidak akan terjadi korupsi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, akar dari praktik korupsi sering kali muncul karena lemahnya pengawasan dan tidak tertibnya administrasi dalam tiga tahapan penting tersebut. Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha maupun pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Prihatin juga menambahkan bahwa jajaran Kejaksaan Tinggi NTT terus berupaya bekerja keras dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Staf penyidik dan pegawai di Kejati NTT saja sering baru pulang ke rumah lewat jam 10 malam. Itu bukti kami bekerja maksimal demi penegakan hukum,” ujarnya.
Acara pelantikan DPD Presidium PNI NTT tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Presidium PNI, Dr. Jan S. Maringka, bersama sejumlah tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, kehadiran Presidium PNI di Provinsi NTT diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan penguatan integritas di Bumi Flobamorata.***
