Suarantt.id, Kupang-Wali Kota Kupang, Christian Widodo akhirnya angkat bicara menanggapi kritik masyarakat terkait lambannya pengerjaan proyek jalan di Kota Kupang.
Dia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari mekanisme pengelolaan anggaran serta upaya efisiensi penggunaan APBD.
Dalam keterangannya melalui video yang diterima media ini pada Jumat (27/3/26), Christian menyebut kritik dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Namun, ia menilai perlu adanya pemahaman yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kalau masyarakat bertanya itu baik, artinya mereka peduli terhadap perkembangan kota. Kita tidak boleh anti kritik, harus terbuka. Kritik itu wajar,” ujarnya.
Christian menjelaskan bahwa persepsi masyarakat tentang “awal tahun” berbeda dengan sistem dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, tahun anggaran dibagi menjadi tiga tahap, masing-masing berlangsung selama empat bulan.
Ia merinci, pada Januari hingga April, pemerintah masih fokus pada pemeriksaan anggaran tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya, pekerjaan fisik baru belum dapat langsung dijalankan pada awal tahun kalender.
“Januari itu masih pemeriksaan pekerjaan tahun sebelumnya. Februari mulai perencanaan, Maret masuk tender, dan April baru bisa mulai kerja kalau tidak ada kendala,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika terjadi kendala dalam proses lelang, maka pekerjaan bisa bergeser hingga Mei. Karena itu, istilah “awal tahun” dalam pemerintahan bisa berlangsung hingga empat bulan pertama, bahkan sedikit melewati.
Selain faktor administratif, keterlambatan proyek juga dipengaruhi oleh strategi efisiensi anggaran. Pemerintah Kota Kupang, kata Christian, sengaja menggabungkan beberapa paket proyek guna menekan biaya pengawasan.
Ia mencontohkan penggabungan paket pengawasan proyek jalan di sekitar GOR dengan proyek hotmix di wilayah kota, sehingga hanya menggunakan satu paket pengawasan.
“Ini niat baik supaya hemat. Kalau dipisah, pengawasannya jadi dua paket, artinya biaya juga dua kali. Padahal ini uang rakyat,” tegasnya.
Dengan penggabungan tersebut, proses lelang harus dilakukan secara bersamaan, sehingga pelaksanaan proyek menunggu kesiapan seluruh paket pekerjaan.
Di sisi lain, Christian juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kupang menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemotongan sebesar Rp204 miliar dari pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menerapkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, ruas jalan yang diperbaiki dipilih berdasarkan tingkat kerusakan serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau anggaran terbatas, kita harus tentukan prioritas. Jalan yang rusaknya parah dan dilalui banyak aktivitas ekonomi itu yang didahulukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dirancang secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun, sehingga setiap tahun tetap ada progres meski tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus.
Mengakhiri pernyataannya, Christian memastikan seluruh proyek tetap akan dikerjakan sesuai rencana, namun membutuhkan waktu karena harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, semua tetap kita kerjakan, tapi mohon bersabar. Ini bukan anggaran swasta, ada aturan yang harus diikuti,” pungkasnya.***
