Suarantt.id, Kupang-Proses mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini dilakukan, kini menjadi sorotan publik. Sejumlah informasi yang beredar di media sosial menuding adanya permainan kepentingan dalam penyusunan daftar mutasi tersebut.
Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Yosef Rasi, bahkan disebut-sebut sebagai sosok yang berperan besar di balik proses mutasi itu. Dalam berbagai unggahan warganet, Yos dituding menjadi “otak” penyusunan daftar pejabat yang dilantik, dengan memainkan peran ganda antara Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Unggahan yang beredar di sejumlah platform media sosial menyebutkan, Yos Rasi diduga memberi informasi berbeda kepada kedua pimpinan daerah tersebut. Kepada Gubernur, ia dikabarkan menyampaikan bahwa beberapa posisi sudah diisi oleh orang pilihan Wakil Gubernur, sementara kepada Wakil Gubernur ia mengatakan hal sebaliknya.
Isu ini pun menimbulkan persepsi publik bahwa proses mutasi kali ini tidak sepenuhnya transparan dan objektif. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BKD NTT maupun dari Yos Rasi sendiri. Pemerintah Provinsi NTT juga belum memberikan tanggapan terkait isu yang berkembang tersebut.
Sementara itu, sejumlah kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat menilai bahwa mutasi seharusnya menjadi sarana penataan birokrasi berbasis kinerja, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kalau benar ada pejabat yang memainkan mutasi demi kepentingan kelompok, tentu ini harus dievaluasi. Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memastikan proses mutasi dilakukan dengan adil dan transparan,” ujar salah satu pengamat birokrasi di Kupang pada Rabu (8/10/2025).
Menanggapi isu yang berkembang, Anggota DPRD NTT, Marselinus A. Ngganggus atau akrab disapa Celly Ngganggus itu, menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon III dan IV seharusnya dimaknai sebagai momentum memperkuat kinerja birokrasi, bukan ajang bagi kepentingan kelompok tertentu.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat, tapi tentang peningkatan kinerja dan profesionalisme. Ini momentum penting untuk memperkuat performa pemerintahan agar semakin berdampak bagi masyarakat,” ujarnya di ruang Fraksi PKB DPRD NTT.
Celly juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh rumor di media sosial, namun tetap mendorong pemerintah menelusuri kebenaran isu tersebut.
“Terlepas benar atau tidak rumor itu, jika memang ada pejabat yang memainkan mutasi demi kepentingan kelompok, maka pejabat seperti itu tidak perlu dipertahankan,” tegasnya.
Politisi asal PKB itu mengingatkan bahwa semangat ‘Bangun NTT’ yang digaungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur harus diwujudkan melalui birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik politik kekuasaan.
“Birokrasi seharusnya menjadi mesin pembangunan yang solid, bukan arena politik kepentingan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar program unggulan Gubernur NTT, One Village One Product (OVOP), tidak dijalankan secara eksklusif.
“Program OVOP jangan sampai menjadi One Man, One Show. Harus melibatkan banyak pihak agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Menurut Celly, birokrasi yang sehat diibaratkan seperti bangunan yang kokoh karena perancangan dan elemen-elemennya tersusun kuat.
“Kekuatan birokrasi ditentukan oleh kualitas orang di dalamnya. Kita butuh birokrat yang cepat, tanggap, dan adaptif terhadap visi dan misi kepala daerah,” pungkasnya. ***
