Suarantt.id, Labuan Bajo-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan penanganan gempa bumi Flores tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah harus segera mengarahkan langkah penanganan menuju masa transisi, pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Melki dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan Gempa Flores di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (11/9/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi Gubernur Melki bersama pemerintah kabupaten di Flores untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara terpadu hingga memasuki fase pemulihan.
Manggarai Barat menjadi kabupaten terakhir dalam rangkaian konsolidasi yang dilakukan Gubernur Melki selama berkantor sementara di Flores.
Dalam rapat tersebut, Melki menekankan tiga hal utama, yakni penyempurnaan penanganan pada penghujung masa tanggap darurat, kesiapan memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Ini ada tiga hal penting yang kita konsolidasikan. Pertama, kita sudah berada di penghujung masa tanggap darurat. Apa yang sudah kita lakukan harus kita pastikan dan apa yang masih kurang harus segera disempurnakan untuk masuk ke masa transisi,” ujar Melki.
Menurutnya, memasuki masa transisi, validitas data menjadi salah satu faktor paling penting. Data mengenai kerusakan rumah, fasilitas publik, korban terdampak maupun kebutuhan pemulihan harus memiliki validitas yang sama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
Melki mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah melakukan pendataan kerusakan dan mengumumkannya secara terbuka untuk selanjutnya melalui proses uji publik.
“Saya bersyukur Manggarai Barat ini sudah menyiapkan data dan bahkan sudah merilisnya secara publik untuk kemudian siap diuji publik. Saya berterima kasih karena data itu sudah diumumkan secara terbuka. Tetapi yang paling penting, validitas datanya harus kita pastikan betul,” tegasnya.
R3P Jadi Dasar Pemulihan
Gubernur Melki selanjutnya meminta seluruh pemerintah daerah segera mengarahkan proses pemulihan pada penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Menurutnya, R3P harus menjadi pijakan bersama untuk menentukan kebutuhan pembangunan kembali wilayah terdampak, termasuk hunian, fasilitas publik dan infrastruktur.
“R3P itu buku sucinya kita untuk urusan penanganan bencana Flores ini,” tegas Melki.
Ia menekankan R3P tidak boleh sekadar dipandang sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi dasar perencanaan pembangunan Flores pascagempa sehingga seluruh kebutuhan daerah dapat dihimpun secara komprehensif dan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Melki menilai besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan gempa Flores harus dimanfaatkan sebagai momentum mempercepat pembangunan di wilayah terdampak.
“Gempa Flores ini harus menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan di Flores. Perhatian yang diberikan pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga sangat besar. Dukungan yang ada ini harus kita maksimalkan dengan baik,” katanya.
Ia mencontohkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur Flores, termasuk rencana dukungan sekitar Rp1,7 triliun untuk pembangunan jalan Pantura Flores.
Menurut Melki, dukungan tersebut harus diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih baik sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah di Flores.
“Di balik gempa Flores ini ada banyak perhatian dari berbagai pihak. Momentum gempa Flores ini harus kita gunakan untuk membangun Flores lebih baik lagi,” ujarnya.
Pemulihan Ekonomi Tak Boleh Terlambat
Selain pembangunan infrastruktur dan hunian, Melki menegaskan pemulihan ekonomi masyarakat harus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Masyarakat terdampak harus segera kembali beraktivitas dan memiliki sumber penghasilan agar proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Pada sektor pertanian, Pemprov NTT mendorong percepatan melalui bantuan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi pertanian hingga alat pascapanen. Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi perhatian agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan.
Untuk sektor kelautan dan perikanan, data nelayan terdampak akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten sebagai dasar penyaluran bantuan dan intervensi pemulihan.
Sementara bagi pelaku UMKM terdampak, Pemprov NTT berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan untuk mendorong relaksasi pembiayaan serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan keringanan.
Pemprov NTT juga telah memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 75 persen bagi wilayah terdampak gempa dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda.
Manggarai Barat Akhiri Masa Tanggap Darurat
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menyampaikan masa tanggap darurat di Kabupaten Manggarai Barat berakhir pada Jumat (11/9/2026).
Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus pendataan dampak kerusakan di lapangan.
Salah satu strategi yang dilakukan yakni mengoptimalkan kendaraan dinas organisasi perangkat daerah untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat.
Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan juga dilibatkan untuk melaporkan perkembangan jumlah rumah terdampak dan korban jiwa.
Untuk memastikan validitas data kerusakan rumah, pemerintah daerah melibatkan penyuluh pertanian dan penyuluh keluarga berencana yang didampingi tim Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kawasan Perumahan.
Terkait R3P, Pemkab Manggarai Barat telah menghimpun berbagai usulan kebutuhan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.
Yulianus Weng menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki Laka Lena dan Pemerintah Provinsi NTT atas arahan, dorongan dan dukungan yang terus diberikan kepada Manggarai Barat dalam penanganan bencana gempa.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas arahan, dorongan dan dukungan kepada Manggarai Barat dalam penanganan bencana ini,” ungkapnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, perwakilan BNPB, jajaran Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat. ***
