Dua Kasus Kekerasan Seksual Mengguncang NTT, Gubernur Melki Tegaskan Tak Ada Pejabat Kebal Hukum!

oleh -98 Dilihat
Gubernur NTT Melki Laka Lena. (Foto Istimewa)

Suarantt.id, Kupang-Dua kasus dugaan kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat pemerintahan yang diduga terlibat dalam tindakan pelecehan seksual.

Dua kasus tersebut yakni dugaan pemerkosaan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang dan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang yang diduga melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Gubernur Melki menegaskan, pemerintah akan mengawal kedua kasus tersebut agar diproses secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dugaan pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang, Pemprov NTT memastikan akan terus berkoordinasi dengan Polda NTT untuk mengawal proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Menurut Melki, laporan polisi telah disampaikan korban bersama keluarganya. Karena itu, aparat penegak hukum diminta mengungkap seluruh fakta dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut demi memberikan keadilan kepada korban.

“Kami tentu akan mengawal dan terus bersama dengan semua pihak untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan baik. Para pihak dan korban harus diperiksa sehingga korban bisa mendapatkan keadilan,” tegas Melki.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses penyelidikan maupun penyidikan karena perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang di lingkungan Pemprov NTT, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk tim pemeriksaan internal sejak akhir pekan lalu.

Tim tersebut bertugas mengumpulkan informasi, data, serta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.

BACA JUGA:  Lantik Bupati dan Wabup Belu, Gubernur NTT Tekankan Kolaborasi

Gubernur juga telah menerima laporan dari kepala dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta jajaran terkait.

Melki meminta pemeriksaan internal dilakukan secepat mungkin agar pemerintah dapat menentukan langkah tegas berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ditemukan.

“Kami akan menyampaikan kepada publik, keluarga dan korban. Sebagaimana kasus di Rujab Bupati Kupang, hal yang sama juga akan kami lakukan terhadap kejadian yang terjadi di Kantor Gubernur NTT,” ujarnya.

Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Pejabat

Pernyataan paling tegas disampaikan Gubernur Melki terkait kemungkinan keterlibatan pejabat pemerintah dalam dugaan pelecehan seksual tersebut.

Ia memastikan tidak akan ada perlakuan istimewa terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran. Jabatan dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum maupun sanksi kepegawaian.

“Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses sesuai aturan dan diberikan sanksi yang maksimal apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti-bukti bahwa ada pelecehan,” tegasnya.

Komitmen tersebut, menurut Melki, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.

Pemerintah juga melibatkan Ketua TP PKK Provinsi NTT dalam mendorong berbagai upaya perlindungan perempuan dan menekan angka kekerasan seksual hingga nol.

Penanganan kedua kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan korban kekerasan seksual.

Publik menantikan transparansi proses hukum di kepolisian serta hasil pemeriksaan internal Pemprov NTT. Sebab, keadilan tidak boleh berhenti pada janji, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, penegakan aturan, dan keberanian memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti bersalah.

Prinsipnya jelas: tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada hukum dan tidak boleh ada korban yang kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.