Suarantt.id, Kupang-Persoalan HIV/AIDS di Kota Kupang kembali menjadi alarm serius. Data yang dipaparkan dalam Workshop “Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program AIDS, TB, dan Malaria (ATM)” mengungkap secara kumulatif terdapat 3.062 kasus HIV di Kota Kupang.
Di tengah tingginya angka tersebut, Pemerintah Kota Kupang menegaskan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria tidak boleh berjalan tanpa kepastian pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen itu disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengky C. Malelak, saat membuka workshop yang digelar di Hotel Harper Kupang, Kamis (3/9/2026).
Hengky menegaskan, penanggulangan ATM bukan semata-mata persoalan kesehatan. Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan kelompok rentan tetap memperoleh layanan kesehatan.
“Isu ini bukan hanya tentang AIDS, TB, dan Malaria. Ini tentang bagaimana kita memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, siapa pun mereka dan dalam kondisi apa pun,” kata Hengky.
Menurut Hengky, keberlanjutan program ATM membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah harus memastikan kebijakan dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, sementara DPRD memiliki peran melalui kebijakan serta dukungan penganggaran.
Dunia usaha juga didorong berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perguruan tinggi diharapkan menghadirkan pengetahuan dan inovasi, sedangkan masyarakat sipil berperan dalam membangun kesadaran sekaligus menghapus stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS.
“Semua pihak harus membangun kesadaran dan menghilangkan stigma, dengan satu tujuan, jangan sampai ada layanan yang berhenti hanya karena sumber pendanaannya berubah,” tegasnya.
Data Kasus Berbeda, Pemkot Soroti Sinkronisasi
Selain tingginya jumlah kasus, Hengky juga menyoroti persoalan ketidaksinkronan data HIV/AIDS yang muncul dalam workshop.
Ia mengatakan, angka yang disampaikan panitia berbeda dengan data yang dimiliki KPA Kota Kupang yang secara akumulatif mencatat lebih dari 2.000 kasus.
“Data yang disampaikan panitia berbeda dengan data dari KPA AIDS Kota Kupang yang terakumulasi lebih dari 2.000 kasus. Ada selisih data. Karena itu, penting diadakan workshop ini,” ujarnya.
Hengky menyebutkan, pada 2025 tercatat 225 kasus AIDS, sementara sejak awal 2026 hingga Juli telah tercatat 102 kasus.
Menurutnya, perbedaan data tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Data yang akurat menjadi dasar penting untuk menentukan kebijakan, sasaran intervensi, hingga kebutuhan pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS.
Pemkot Kupang, kata Hengky, selama ini telah menjalankan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, mulai dari edukasi melalui podcast, skrining aktif, pengobatan hingga pemberian dukungan bagi kelompok yang membutuhkan.
Pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan KPA melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bersama perangkat daerah terkait.
TB Juga Jadi Perhatian
Tidak hanya HIV/AIDS, Pemerintah Kota Kupang juga memperkuat penanggulangan Tuberkulosis (TB).
Tahun ini, tracing atau pelacakan kasus TB direncanakan dilakukan di 71 titik. Hingga saat ini, pelacakan telah dilakukan di 21 titik.
Hengky mengatakan langkah tersebut perlu disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT melalui pendekatan TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh).
Ia menegaskan, tingginya persoalan AIDS dan penyakit menular lainnya membutuhkan kerja bersama yang konsisten dan tidak bersifat sesaat.
“Angka AIDS di Kota Kupang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Ini merupakan tugas kita bersama untuk mengatasi persoalan ini. Saya mohon dukungan dari semua pihak terkait,” tegas Hengky.
1.160 Orang dengan HIV/AIDS Masih Didampingi
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Johanes Orlando, mengungkapkan Yayasan Flobamora Jaya Peduli telah melakukan pendampingan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS sejak 2024 hingga saat ini.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam workshop, secara kumulatif terdapat 3.062 kasus HIV di Kota Kupang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.160 orang yang hidup dengan HIV masih mendapatkan pendampingan Yayasan Flobamora Jaya Peduli hingga Juni 2026.
“Ini tentu bukan sekadar angka, tetapi gambaran bahwa HIV masih menjadi persoalan yang terjadi di wilayah Kota Kupang,” kata Johanes.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan serta penganggaran daerah benar-benar memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.
Jangan Berhenti di Workshop
Hengky mengingatkan agar workshop tersebut tidak berakhir sebatas forum diskusi tanpa tindak lanjut.
Ia meminta forum tersebut menghasilkan peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor serta rencana aksi yang jelas dan terukur.
“Kita harus pulang membawa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, dan rencana tindak lanjut yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita mengukurnya,” katanya.
Komitmen itu, lanjut Hengky, harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah melalui Bappeda dan diperkuat dengan dukungan anggaran.
Dengan demikian, penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria tidak hanya menjadi slogan, tetapi memiliki program, indikator, pembiayaan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Targetnya pun sudah ditetapkan: mendukung eliminasi AIDS, TB, dan Malaria menuju 2030.
Dengan angka HIV yang mencapai 3.062 kasus secara kumulatif, Pemkot Kupang dituntut tidak hanya berbicara soal komitmen. Kebijakan, anggaran dan kerja lintas sektor harus benar-benar bergerak agar penanggulangan ATM tidak kehilangan tenaga di tengah jalan.
