Suarantt.id, Kupang-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-NTT yang berlangsung pada Selasa, 25 November 2025, di Hotel Aston Kupang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda penguatan tata kelola pengadaan yang digelar Pemerintah Provinsi NTT sejak 24 hingga 29 November 2025.
Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK untuk area Pengadaan Barang/Jasa pada 24 November, kemudian dilanjutkan dengan Rakor UKPBJ se-NTT pada 25-27 November, serta puncaknya NTT Procurement Forum & Expo 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 28-29 November di halaman Gedung Sasando.
Dengan mengusung tema “Akselerasi Belanja Pemerintah dan Penguatan Tata Kelola Guna Mendorong Pemanfaatan Produk Lokal/UMKM untuk Mewujudkan Pembangunan NTT yang Berintegritas dan Berdampak”, Rakor tahun ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong belanja yang lebih efektif, transparan, dan memprioritaskan produk lokal.
Penguatan Kolaborasi dan Integritas Pengadaan
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Adelino Da Cruz Soares, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun sistem pengadaan yang profesional dan berintegritas.
“Rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan sinergi antar-UKPBJ di seluruh Nusa Tenggara Timur, mempercepat realisasi belanja pemerintah yang tepat sasaran, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pengadaan yang berkelanjutan, sekaligus inklusif bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam sistem pengadaan pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan NTT Procurement Forum & Expo 2025 juga akan menjadi ajang promosi produk lokal serta mendorong akselerasi pencegahan korupsi melalui implementasi MCSP KPK.
Wagub Johni: UKPBJ Ujung Tombak Tata Kelola Pengadaan
Dalam sambutannya, Wagub Johni Asadoma menegaskan bahwa UKPBJ memiliki peran krusial dalam memastikan proses pengadaan berjalan efisien, efektif, dan berintegritas.
“UKPBJ adalah ujung tombak tata kelola pengadaan. Proses pengadaan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dilaksanakan secara profesional,” tegasnya.
Wagub Johni juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam proses pengadaan pemerintah.
“Di era digital, transformasi bukan lagi pilihan. UKPBJ harus terus meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan agar semakin transparan, adaptif, dan akuntabel,” tambahnya.
Empat UKPBJ Raih Penghargaan Level Proaktif
Pada kesempatan tersebut, Wagub Johni bersama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Dwi Wahyuni Kartianingsih, menyerahkan penghargaan kepada UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan Level 3 (Proaktif).
Penghargaan tersebut diberikan kepada:
- Biro PBJ Provinsi NTT,
- UKPBJ Kabupaten Sikka,
- UKPBJ Kabupaten Kupang,
- UKPBJ Kabupaten Nagekeo, yang penghargaan diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus.
Wagub Johni menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
“Tepuk tangan untuk ketiga kabupaten dan Provinsi NTT yang telah mencapai level proaktif. Ini bukan hanya prestasi, tetapi motivasi bagi kabupaten lainnya untuk terus meningkatkan kematangan tata kelola pengadaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh UKPBJ di kabupaten/kota yang belum mencapai Level 3 didorong untuk terus berbenah.
“Kami berharap setelah rapat koordinasi ini, tata kelola pengadaan menjadi lebih baik, lebih transparan, dan semakin akuntabel,” tegasnya.
Acara ini dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah dari 22 kabupaten/kota, perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Kepala UKPBJ se-NTT, serta perwakilan Bank Indonesia, Bank NTT, BPJS Ketenagakerjaan, pelaku usaha penyedia barang/jasa, dan para pelaku pengadaan.
Pemerintah Provinsi NTT berharap rangkaian kegiatan ini semakin memperkuat kolaborasi lintas daerah, mempercepat realisasi belanja pemerintah, serta membuka ruang lebih luas bagi pemanfaatan produk lokal dan UMKM dalam proses pengadaan. ***
