Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyoroti sejumlah persoalan mendasar pembangunan daerah seperti kemiskinan, stunting, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka Tahun 2026.
Kegiatan tersebut diikuti Gubernur secara daring dari ruang kerjanya di Kupang, sementara pelaksanaan Musrenbang berlangsung di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
“Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, sehingga program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Melki.
Gubernur juga mengingatkan bahwa tema pembangunan Provinsi NTT tahun 2027, yakni “Peningkatan Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas”, harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan di NTT masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait tingginya angka kemiskinan, kasus stunting, serta angka putus sekolah yang berdampak pada kualitas SDM.
“Masalah kemiskinan, stunting, dan pendidikan harus ditangani secara serius melalui intervensi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia turut mendorong penguatan layanan kesehatan dasar melalui optimalisasi peran Posyandu di tingkat desa.
“Program bantuan harus tepat sasaran, dan layanan kesehatan masyarakat perlu diperkuat sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui kebijakan MUSIK KEREN (Perencanaan Inklusif Kelompok Rentan). Kebijakan ini memastikan kelompok rentan turut dilibatkan dalam proses pembangunan.
Dalam kesempatan itu Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berdampak nyata.
“Dengan perencanaan yang baik dan kolaborasi yang kuat, kita bisa menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. ***
