Suarantt.id, Batam-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan belajar langsung dari Kota Batam yang telah lama dikenal sebagai salah satu kawasan FTZ di Indonesia.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama jajaran pemerintah daerah melakukan kunjungan kerja ke Batam dan berdialog langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra pada Senin (11/5/2026).
Turut mendampingi Gubernur dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi Nange, serta Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Stefania Tunga Boro.
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, sektor kemaritiman, hingga peluang kerja sama perdagangan dan promosi budaya antara Batam dan NTT.
Gubernur Melki mengungkapkan, pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ. Menurutnya, posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste serta dekat dengan Australia menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi dan perdagangan internasional.
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” ujar Melki.
Ia menambahkan, pengalaman Batam sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam hal strategi menarik investasi, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, serta memperkuat konektivitas perdagangan di wilayah kepulauan.
Menurut Melki, tantangan utama pembangunan ekonomi di NTT saat ini masih berkaitan dengan tingginya biaya logistik antarwilayah. Kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan menyebabkan distribusi barang membutuhkan biaya besar dan berdampak pada harga kebutuhan masyarakat.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya ditentukan oleh status kawasan, tetapi juga oleh kepastian regulasi dan pelayanan investasi yang cepat, mudah, dan efisien.
Menurutnya, investor akan tertarik masuk ke suatu daerah apabila proses perizinan sederhana dan didukung sistem pelayanan yang terintegrasi melalui digitalisasi.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi di kawasan FTZ. Amsakar menilai NTT memiliki peluang besar berkembang menjadi kawasan ekonomi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste.
Selain membahas investasi dan regulasi, dialog juga berkembang pada isu konektivitas laut dan pengembangan sektor kemaritiman. Amsakar menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang dapat menjadi peluang kerja sama untuk mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.
“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik. Industri galangan kapal di Batam cukup besar dan dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sonny Libing memaparkan kondisi ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 4,32 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,64 persen.
Menurutnya, sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, persoalan distribusi barang masih menjadi hambatan serius karena sebagian besar jalur logistik menuju Kupang harus melalui Surabaya dan Makassar terlebih dahulu.
Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi tinggi dan berdampak terhadap harga barang di daerah.
Karena itu, Pemprov NTT berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka akses pasar baru bagi produk lokal NTT sekaligus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah.
Selain sektor ekonomi dan transportasi, pertemuan tersebut juga membahas peluang promosi produk unggulan dan budaya NTT di Batam.
Gubernur Melki menyebut sekitar 40 ribu warga NTT saat ini tinggal di Batam dan dapat menjadi penghubung penguatan hubungan ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya kedua daerah.
Menanggapi hal itu, Amsakar menyambut baik peluang promosi produk lokal NTT di Batam, termasuk kopi khas NTT dan kuliner daerah. Ia juga membuka peluang kolaborasi budaya Melayu Batam dengan budaya NTT sebagai bagian dari penguatan hubungan antardaerah.
Kunjungan Pemerintah Provinsi NTT ke Batam ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara kedua daerah dalam bidang investasi, perdagangan, konektivitas kemaritiman, pengembangan industri, hingga promosi budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional. ***
