Suarantt.id, Kupang-Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan positif. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, ekonomi NTT tahun 2025 tumbuh sebesar 5,14 persen secara cumulative to cumulative (c-to-c).
Kepala BPS NTT, Matamira Kale, menyampaikan bahwa besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2025 mencapai Rp148,37 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 tercatat sebesar Rp82,18 triliun.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2025 dicapai oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 12,43 persen.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 23,13 persen.
Secara triwulanan, ekonomi NTT pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (year-on-year/y-on-y).
Pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada industri pengolahan yang melonjak hingga 20,35 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa kembali menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan angka 26,92 persen.
Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan IV-2025 juga tumbuh sebesar 5,02 persen. Lapangan usaha konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,63 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,99 persen.
Meski berbagai sektor menunjukkan pertumbuhan signifikan, struktur ekonomi NTT pada tahun 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,58 persen. Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 65,16 persen.
Dengan capaian tersebut, ekonomi NTT menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025, ditopang oleh kinerja ekspor, perdagangan, industri pengolahan, serta belanja pemerintah. ***
