Suarantt.id, Kupang-Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mendorong sektor perhotelan dan restoran di Kota Kupang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap dan bersantap, tetapi juga menjadi pasar bagi produk UMKM serta hasil pertanian masyarakat lokal.
Dorongan tersebut disampaikan Christian saat menerima audiensi Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Juvenile Jodjana, bersama jajaran pengurus di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (10/8/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bapenda Kota Kupang Pah B.S. Messakh, Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang Josefina M.D. Gheta, serta Plt. Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang Hubertus Mani.
Christian menegaskan, Pemerintah Kota Kupang terbuka membangun kolaborasi dengan dunia usaha untuk menggerakkan pariwisata sekaligus memperluas perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
Menurutnya, hotel dan restoran memiliki posisi strategis sebagai etalase produk lokal. Berbagai produk UMKM seperti kerajinan, pangan olahan, kopi hingga teh kelor dapat dipasarkan kepada tamu hotel maupun pengunjung restoran.
Tidak hanya UMKM, Christian juga mendorong adanya kemitraan langsung antara hotel dan restoran dengan petani lokal.
Kebutuhan sayur, buah dan berbagai bahan pangan lainnya, kata dia, dapat dipenuhi dari hasil produksi petani setempat. Skema tersebut dinilai mampu memangkas rantai distribusi, memperluas pasar petani sekaligus memberikan kepastian pasokan bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran.
“Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus berkolaborasi. Kalau tiga unsur ini berjalan bersama, ekonomi bisa bergerak,” tegas Christian.
Ia juga mengajak PHRI ikut memperkuat berbagai kegiatan pariwisata dan event sepanjang 2026. Menurutnya, kegiatan yang mampu mendatangkan wisatawan dan masyarakat harus dimanfaatkan untuk menciptakan perputaran ekonomi baru.
Pemkot Kupang, lanjut Christian, siap memberikan dukungan melalui fasilitas, sarana-prasarana serta dukungan teknis yang tersedia.
Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk memberikan dukungan dalam bentuk dana.
“Kalau dalam bentuk dana, Pemkot memang tidak ada. Tetapi dalam bentuk sarana dan prasarana, Pemkot punya dan bisa kita bantu sesuai kebutuhan,” jelasnya.
PHRI Diminta Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal
Dalam pertemuan tersebut, Christian juga meminta PHRI turut menyosialisasikan program Bapenda Merah Putih, yakni kebijakan pengurangan denda pajak daerah yang berlaku 1–31 Agustus 2026.
Pengurangan denda diberikan secara bertahap sebesar 25 persen, 50 persen hingga 75 persen sesuai periode tunggakan pajak.
“Ini kesempatan untuk teman-teman PHRI. Saya minta BPD PHRI ikut menyosialisasikan program ini,” ujar Christian.
Ia menegaskan, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur serta berbagai kebutuhan masyarakat.
Christian menilai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan kesadaran memenuhi kewajiban sebagai warga maupun pelaku usaha.
“Kalau masyarakat menuntut perbaikan jalan, perbaikan lampu dan berbagai pelayanan lainnya, tentu pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan. Karena itu, masyarakat dan dunia usaha juga harus tertib dalam membayar pajak,” tegasnya.
PHRI Soroti Tantangan Sektor Perhotelan
Sementara itu, Ketua BPD PHRI NTT Juvenile Jodjana mengapresiasi hubungan baik yang selama ini terjalin antara PHRI dan Pemerintah Kota Kupang.
Menurut Juvenile, sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi pembahasan, termasuk terkait perparkiran dan perpajakan, dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi.
“Hubungan PHRI dengan Pemerintah Kota selama ini berjalan baik. Beberapa hal yang sempat kita diskusikan sebelumnya juga dapat diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Juvenile menyebut PHRI NTT saat ini menaungi hampir 100 hotel dan restoran yang tersebar di seluruh wilayah NTT.
Namun, sektor perhotelan menghadapi tantangan akibat berkurangnya kegiatan pemerintah yang menggunakan fasilitas hotel. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel dan rencana investasi baru di sektor perhotelan.
Karena itu, PHRI mendorong adanya kolaborasi lebih kuat dengan pemerintah melalui penyelenggaraan berbagai event yang mampu mendatangkan masyarakat dan wisatawan.
Event dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan tingkat hunian hotel, menghidupkan restoran sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan sektor usaha lainnya.
BPC PHRI Kota Kupang Segera Didorong
Dalam audiensi tersebut, Christian juga menyambut positif rencana pembentukan Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kota Kupang.
Menurutnya, keberadaan kepengurusan PHRI di tingkat kota akan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha hotel dan restoran.
Christian juga menyambut rencana Musyawarah Daerah (Musda) PHRI NTT yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026.
Musda tersebut akan dihadiri Ketua BPP PHRI Hariyadi Sukamdani sekaligus menjadi momentum pergantian kepengurusan BPD PHRI NTT.
Bagi Christian, penguatan organisasi PHRI harus diarahkan untuk memperbesar kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Ia menilai hotel dan restoran memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal, bukan hanya sebagai sektor jasa.
Dengan mempertemukan hotel, restoran, UMKM dan petani lokal dalam satu ekosistem, perputaran uang diharapkan semakin banyak terjadi di daerah.
Pesannya jelas: hotel dan restoran jangan hanya menjadi tempat menginap dan makan. Sektor ini harus ikut menjadi pintu masuk produk lokal ke pasar yang lebih luas sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat Kupang.
