Suarantt.id, Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti masih minimnya aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, meskipun infrastruktur pendukung seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah dibangun oleh pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD NTT, Kasimirus Kolo, mengatakan bahwa keberadaan PLBN sejatinya dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Namun hingga kini, fasilitas tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Di perbatasan sudah ada PLBN yang dibangun oleh pemerintah pusat. Namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang pengembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah belum tersedianya pasar atau pusat aktivitas ekonomi yang mampu mendorong terjadinya transaksi perdagangan di sekitar kawasan tersebut.
“Selama ini orang datang hanya untuk singgah atau berfoto, tetapi belum ada transaksi ekonomi yang berarti. Karena memang belum tersedia pasar yang mendukung aktivitas perdagangan di sana,” jelas politisi Partai NasDem itu.
Kasimirus menilai, pengembangan kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan merupakan langkah strategis yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah provinsi. Ia menyebut, kebijakan tersebut sebelumnya telah dirintis sejak era Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Ia menegaskan, DPRD NTT siap memberikan dukungan penuh apabila pemerintah memiliki program konkret untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, termasuk melalui pembangunan pasar dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kalau pemerintah punya gagasan dan rencana untuk membuka pasar di kawasan itu, DPRD tentu mendukung sepenuhnya karena tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah nyata agar kawasan perbatasan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. ***
