Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 pada Kamis, 5 Juni 2025.
Dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PSI, Simson Polin, fraksi menilai bahwa kinerja APBD 2024 cukup baik, namun masih menyisakan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi.
Fraksi PSI menekankan bahwa keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan APBD. Provinsi NTT dinilai memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang harus terus dimanfaatkan secara optimal.
Dalam hal pendapatan daerah, PSI mengapresiasi koordinasi yang telah terjalin antara Gubernur, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, realisasi pendapatan yang hanya mencapai Rp4,834 triliun atau 96,75 persen dari target sebesar Rp4,997 triliun menjadi perhatian tersendiri. Fraksi PSI mendorong agar koordinasi antarlembaga diperkuat dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dioptimalkan melalui pemanfaatan indikator strategis yang adil dan berkelanjutan.
Fraksi PSI juga mengapresiasi keberhasilan Pemprov NTT meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Hal ini dianggap sebagai wujud konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Meski demikian, fraksi menyoroti belum optimalnya penatausahaan aset daerah. Masih banyak aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan kurangnya inovasi menjadi salah satu hambatan. Untuk itu, Fraksi PSI mendorong Pemprov untuk:
Memperkuat sistem monitoring pendapatan daerah secara real-time melalui aplikasi digital yang transparan dan terintegrasi.
Menjalin kerja sama dengan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret guna mempermudah masyarakat membayar pajak dan retribusi.
Mengoptimalkan retribusi dari aktivitas komersial di lingkungan pemerintahan seperti Kantor Samsat, termasuk penjualan makanan dan pemasangan iklan.
Mendorong inovasi Parkir Langganan Lunas (PLL) pada titik-titik strategis serta integrasi sistem parkir dengan basis data Samsat.
Mewajibkan pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu, khususnya kendaraan berpelat merah milik pemerintah kabupaten/kota se-NTT.
Dalam hal belanja daerah, PSI mencatat realisasi sebesar Rp4,734 triliun atau 91,76 persen dari anggaran yang direncanakan. Hal ini disertai dengan pencapaian surplus sebesar Rp100,106 miliar. Namun, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sangat rendah, hanya 7,26 persen, menjadi sorotan karena menunjukkan belum optimalnya kesiapsiagaan menghadapi kebutuhan mendesak.
Fraksi PSI juga menyoroti penurunan Belanja Modal sebesar 14,06 persen dibanding tahun sebelumnya, yang dinilai dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Sementara itu, peningkatan Belanja Operasi sebesar 8,83 persen diharapkan tidak hanya untuk pembiayaan rutin, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan publik.
Di sisi lain, peningkatan Belanja Transfer sebesar 11,77 persen dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung pembangunan di tingkat kabupaten/kota, namun efektivitas penggunaannya harus terus dipantau.
Fraksi PSI menutup pandangan umumnya dengan mengajak semua pihak untuk terus memperbaiki akurasi perencanaan anggaran, optimalisasi belanja pembangunan, serta penguatan koordinasi antar-OPD agar manfaat dari APBD benar-benar dirasakan masyarakat.
“Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyatakan MENERIMA Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkas Simson Polin. ***
