Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti berbagai persoalan strategis daerah dalam Sidang Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Selain menyoroti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, PSI juga mengangkat sejumlah isu krusial mulai dari maraknya parkir liar hingga pengelolaan aset daerah.
Juru Bicara Fraksi PSI NTT, Filmon Loasana, dalam penyampaian pandangan umum fraksi menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
Fraksi PSI memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Provinsi NTT, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 17,50 persen, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, PSI menilai capaian tersebut perlu ditelaah lebih dalam untuk memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam sidang tersebut, PSI secara khusus menyoroti persoalan parkir liar yang dinilai semakin meresahkan masyarakat sekaligus belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PSI mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji penerapan sistem parkir berlangganan seperti yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Timur, guna meningkatkan PAD sekaligus memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi PSI juga menyoroti lemahnya pengelolaan aset daerah. Salah satu perhatian utama adalah minimnya tenaga appraisal di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang saat ini hanya berjumlah satu orang. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah aset daerah yang harus dinilai dan dikelola, sehingga berpotensi menghambat investasi.
“Pemerintah perlu segera merealisasikan penambahan tenaga appraisal agar pengelolaan aset lebih optimal dan mampu meningkatkan PAD,” tegas Filmon pada sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT pada Rabu, 10 Juni 2026.
PSI juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian penetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berpotensi mengurangi penerimaan daerah hingga Rp58,99 miliar. Fraksi PSI meminta penjelasan pemerintah terkait penyebab persoalan tersebut serta langkah konkret untuk mencegah terulangnya di masa mendatang.
Di sektor infrastruktur, PSI menyoroti sejumlah fasilitas yang membutuhkan perhatian serius, seperti kerusakan saluran irigasi Embung Manubulu di Kabupaten Rote Ndao, kondisi Dermaga Perikanan Tenau yang belum pulih pasca Badai Seroja, serta ruas jalan provinsi di Kabupaten Manggarai yang terancam putus.
Tidak hanya itu, Fraksi PSI juga meminta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan gedung SMA Negeri 1 Loaholu yang hingga kini masih menumpang fasilitas sekolah lain, serta mendesak kejelasan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Fraksi PSI turut mempertanyakan belum terisinya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi NTT sejak berakhirnya masa jabatan sebelumnya pada 1 Oktober 2025. PSI menilai posisi tersebut sangat strategis dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan daerah.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PSI berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memastikan seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ***
