Suarantt id, Kupang-Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Berhard Menoh atau yang akrab disapa Benny Menoh, mengungkapkan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun 2025 hingga saat ini masih dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran serta penerapan sistem opsen pajak.
Benny Menoh menjelaskan, berdasarkan posisi per 19 Desember 2025, realisasi penyerapan anggaran berada di kisaran 73 persen. Meski demikian, pihaknya optimistis hingga akhir tahun penyerapan anggaran dapat meningkat dan mencapai sekitar 80 persen.
“Untuk penyerapan anggaran tahun 2025 ini posisinya masih berjalan. Per 19 Desember itu kurang lebih sekitar 73 persen dan kita berharap sampai akhir tahun bisa mencapai 80 persen,” ujar Benny Menoh kepada wartawan pada Selasa, 23 Desember 2025.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasinya sudah mencapai sekitar 86 persen. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini telah terealisasi lebih dari 73 persen dan ditargetkan dapat menembus angka 80 persen hingga akhir tahun.
Menurut Benny Menoh, salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sepanjang tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada dalam kondisi normal, realisasi tahun ini memang sedikit lebih rendah.
“Kalau dibandingkan tahun lalu memang sedikit lebih rendah, karena tahun 2025 kita melakukan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Selain efisiensi, penerapan sistem opsen pajak juga turut berdampak pada pola penerimaan daerah.
Benny Menoh menerangkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBNKB) kini langsung masuk ke rekening masing-masing daerah melalui mekanisme opsen pajak, sehingga tidak seluruhnya tercatat masuk ke kas daerah provinsi seperti sebelumnya.
Di sisi belanja, realisasi juga dipengaruhi oleh penyesuaian APBD yang dilakukan dua kali, yakni pada Februari dan Juli 2025. Penyesuaian tersebut mencakup sejumlah belanja, termasuk belanja modal. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan fisik dan kontrak pekerjaan baru dapat dimulai secara serentak pada pertengahan tahun.
“Dari Januari sampai Mei itu kita melakukan pengurangan belanja, terutama karena adanya penyesuaian transfer. Setelah dilakukan penyesuaian ulang, barulah kegiatan berjalan kembali mulai Juli,” ungkapnya.
Benny Menoh menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di NTT, melainkan juga dirasakan secara nasional. Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTT tetap berupaya mengoptimalkan sisa waktu yang ada agar realisasi pendapatan dan belanja dapat mencapai target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran 2025. ***
