Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT yang digelar pada Rabu (5/6/25).
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat mengapresiasi ketepatan waktu penyampaian laporan oleh Pemerintah Provinsi NTT serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Namun, mereka menegaskan bahwa capaian tersebut belum cukup apabila tidak disertai dengan perbaikan tata kelola anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana menuju pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Astria Blandina Gaidaka, Juru Bicara Fraksi Demokrat.
Sorotan Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah
Fraksi Demokrat menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi daerah yang hanya tercapai 44,80 persen. Meskipun total pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai Rp4,83 triliun atau 96,75 persen dari target, fraksi menilai perlu adanya reformasi sistem retribusi dengan pendekatan digital, serta penguatan sektor lokal yang belum tergarap optimal seperti pariwisata agro dan BUMDes.
Di sisi belanja, Fraksi mencatat realisasi belanja daerah sebesar 91,76 persen dan adanya surplus anggaran sebesar Rp100,1 miliar. Namun, penurunan belanja modal hingga 14,06% menunjukkan masih adanya program strategis yang tidak berjalan optimal. Untuk itu, mereka mendorong perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penerapan sistem peringatan dini untuk mencegah gagal serap anggaran.
Kritik atas SILPA dan Perencanaan Anggaran
Tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp262,8 miliar, yang meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, menjadi sorotan serius. Fraksi Demokrat menilai hal ini sebagai indikator lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran. Mereka mengusulkan audit menyeluruh atas sumber SILPA serta pengembangan SILPA Tracking Dashboard yang dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi.
Sorotan atas Aset dan Kinerja BUMD
Meski nilai aset daerah meningkat menjadi Rp12,3 triliun, Fraksi Demokrat mengingatkan pentingnya memastikan bahwa aset-aset tersebut produktif dan memberikan kontribusi ekonomi nyata. Sertifikasi aset tidak bergerak dan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi rekomendasi utama, termasuk evaluasi terhadap kemungkinan merger atau likuidasi BUMD yang tidak produktif.
Tantangan Ekonomi dan Kemiskinan
Fraksi Demokrat menilai pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 3,73 persen masih tergolong rendah, terutama karena masih di bawah rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan masih tinggi di angka 19,48 persen. Fraksi mendorong strategi pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal, seperti sektor perikanan, tenun ikat, peternakan, dan hortikultura. Selain itu, mereka mengusulkan pembentukan lembaga pengelola dana desa di tingkat provinsi guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
Evaluasi Pembiayaan dan Utang Daerah
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi Demokrat mengingatkan perlunya evaluasi terhadap ketergantungan pada pinjaman daerah, dengan beban cicilan utang yang mencapai Rp163 miliar. Fraksi menuntut adanya kajian fiskal jangka panjang serta audit publik atas penggunaan dana pinjaman, khususnya dari PT SMI.
Penguatan SPI dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Terkait sistem pengendalian intern (SPI), Fraksi Demokrat menyampaikan keprihatinan atas catatan BPK mengenai belum optimalnya pengawasan dan pengendalian keuangan daerah. Untuk itu, mereka mendorong pembentukan Tim Monitoring Eksternal Independen serta integrasi sistem informasi keuangan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbasis teknologi digital.
Harapan untuk Pemerintahan Baru
Menutup pemandangan umum, Fraksi Demokrat menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma atas capaian 100 hari pertama masa jabatan. Mereka berharap pemerintahan baru dapat melanjutkan capaian positif serta memperbaiki kelemahan struktural dalam pengelolaan fiskal.
“Kami percaya visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan bukan sekadar slogan, tetapi arah kebijakan yang harus diwujudkan secara inklusif dan berpihak pada rakyat,” ujar Astria.
Komitmen Fraksi
Sebagai penutup, Fraksi Demokrat menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam forum DPRD, sembari menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, kritis, dan konstruktif. ***
