Suarantt.id, Kupang -Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan menyusul mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga melibatkan seorang pejabat eselon II terhadap seorang anak magang di lingkup pemerintahan provinsi tersebut.
Kasus ini mulai mendapat perhatian setelah adanya pendampingan terhadap pihak yang diduga menjadi korban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Iien Adriani, membenarkan adanya kasus tersebut pada Jumat, 13 November 2026.
Saat dikonfirmasi, Iien menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan melalui UPTD PPA Provinsi NTT. Namun, ia tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat maupun kronologi peristiwa tersebut.
“Ya kasus itu benar. Cek di kepolisian saja e, Kakak,” ungkap Iien.
Ketika dimintai keterangan lebih lanjut, Iien juga tidak bersedia mengungkapkan identitas pejabat eselon II yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Maaf, tidak bisa, Kakak. Kami ada etika pelayanan,” jelasnya.
Mencuatnya dugaan kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan terhadap anak magang yang berada dalam lingkungan kerja pemerintahan.
Pendampingan terhadap pihak yang diduga menjadi korban diharapkan dapat memastikan hak-haknya terlindungi serta memberikan ruang aman untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun intimidasi.
Di sisi lain, penanganan dugaan kasus ini perlu dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum agar fakta peristiwa dapat terungkap secara objektif.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat, kronologi lengkap kejadian, maupun perkembangan penanganan kasus tersebut di kepolisian.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ***
