Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait pengelolaan anggaran penanganan stunting yang dinilai cukup besar namun belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat penerima manfaat.
Teguran tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memimpin apel bersama ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang digelar di halaman depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT pada Senin (19/1/2026) pagi.
Dalam amanatnya, Gubernur Melki menegaskan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran pemerintah harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
“Tugas kita adalah memberikan pelayanan publik terbaik yang betul-betul berdampak bagi masyarakat. Setiap uang melalui program yang kita keluarkan harus terukur dengan jelas dan dirasakan langsung sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Gubernur Melki.
Secara khusus, ia menyoroti sektor kesehatan, terutama penanganan stunting di Provinsi NTT. Berdasarkan hasil evaluasi di tingkat nasional, besarnya alokasi anggaran tidak sebanding dengan hasil yang dicapai di lapangan.
Gubernur Melki mengingatkan agar anggaran penanganan stunting tidak habis untuk kegiatan administratif semata, tetapi harus menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan sehingga pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.
“Kurangi rapat-rapat. Anggaran sektor kesehatan khususnya stunting nilainya besar, namun dampaknya masih minim bagi masyarakat penerima manfaat. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, Gubernur Melki juga memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk segera menyelesaikan evaluasi program dan kinerja tahun 2025 pada Januari ini. Langkah tersebut dinilai penting agar perencanaan program tahun 2026 dapat lebih fokus, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mencontohkan sektor pendidikan sebagai bidang yang harus menghadirkan perubahan nyata, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, mutu lulusan, hingga penurunan angka putus sekolah yang dapat dirasakan langsung oleh siswa dan orang tua.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Melki mengapresiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT atas prestasi nasional yang diraih pada ajang Penghargaan Swasembada Pangan Tahun 2025 di Jakarta.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan program yang terukur serta sinergi lintas sektor yang kuat.
“Selama ini kita dipandang sebagai daerah kering, namun melalui inovasi dan perencanaan yang baik, kita mampu mengembangkan pertanian berkelanjutan di wilayah semi-kering dan mendukung visi nasional swasembada pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki juga mengingatkan seluruh Perangkat Daerah agar menyajikan data yang riil dan tidak manipulatif dalam penyusunan program dan kegiatan. Ia menegaskan praktik penyajian data yang bersifat formalitas dan ‘asal bapak senang’ harus dihentikan.
“Jangan sajikan data untuk kepentingan administratif semata. Sajikan apa adanya. Program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat agar dicoret,” tegasnya.
Menutup amanatnya, Gubernur Melki menekankan pentingnya disiplin ASN, khususnya terkait kehadiran dan penggunaan sistem absensi sidik jari (finger print).
Ia memperingatkan agar praktik manipulasi absensi tidak terjadi lagi dan meminta Inspektorat untuk memberikan sanksi tegas kepada Perangkat Daerah yang melanggar.
“Toleransi terkait kedisiplinan ASN cukup setahun. Ke depan, kami akan mengambil langkah tegas agar disiplin dan kinerja ASN lingkup Pemprov NTT benar-benar meningkat,” pungkas Gubernur Melki.***
setelah saya membaca berita ini ada beberapa hal yang perlu di lihat juga oleh Bapak Gubernur
1. Jika ingin dana stanting tepat sasaran, Bapak harus membentuk team khusus, agar reportnya bisa langsung ke Bapak.
2. Di era digitalisasi saat ini banyak cara untuk mempermudah dalam mengolah data dan agar memperoleh report apakah benar2 program stanting bisa tepat sasaran atau tidak.
3. Disiplinya ASN bukan hanya berbicara terkait finger yang saat ini terpasang. namun keakuratan teknologi finger print yang di pakai. karena jika finger print tidak akurat ( bisa di edit) maka sama dengan Bohong. Buatlah system team khusus lagi untuk mengola apsensi dari ASN dari masing departemen, buatlah secara terpusat.
mungkin itu masuk saja ya