Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri kegiatan Rekonsiliasi Dana BOSP Tahap I Tahun Anggaran 2025 dan sisa Dana BOSP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Kamis (24/7/2025), bertempat di Aula Komodo, Kantor Disdikbud NTT.
Kegiatan ini akan berlangsung hingga 2 Agustus 2025 dan diikuti ratusan peserta, terdiri dari para Kepala SMA, SMK, SLB se-NTT beserta para bendahara sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa kehadiran langsung Gubernur dapat memberikan arahan strategis dan motivasi kepada para pengelola satuan pendidikan agar pengelolaan keuangan BOSP tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa sekolah harus menjadi pusat perubahan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya ada di ruang kelas, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan lokal.
“NTT ini, dulu kita santai dengan dukungan dari pusat. Tapi hari ini, kita harus tingkatkan kapasitas untuk mendorong peningkatan PAD kita sendiri,” ujar Melki.
Ia menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBD NTT, yakni Rp2,3 triliun dari total Rp5 triliun. Namun, sumbangan sektor pendidikan terhadap PAD baru sekitar Rp1 miliar.
Menurutnya, ini adalah tantangan sekaligus peluang. Ia mengajak sekolah-sekolah untuk berinovasi dan mandiri dalam mengelola potensi, tanpa membebani masyarakat.
“BOS tidak akan pernah cukup. Maka kita butuh peran serta masyarakat yang didukung oleh regulasi yang jelas,” ungkap Gubernur Melki. Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait partisipasi masyarakat dalam pendidikan, sesuai Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025.
Gubernur juga membuka ruang diskusi bagi sekolah-sekolah yang telah menerapkan konsep “sekolah gratis” untuk berbagi praktik baik. Beberapa sekolah yang tampil memberikan inspirasi antara lain:
SMKS St. Pius X Insana – Bitauni menerapkan sistem bagi hasil dari unit usaha: 60% untuk siswa, 20% untuk sekolah, dan 20% untuk PAD.
SMKN 2 Loli, Sumba Barat, dengan jurusan agribisnis, menerapkan skema hasil usaha: 45% untuk siswa, 35% pengelola, dan sisanya untuk APBD serta modal usaha.
SMKN 1 Sabu Barat memberdayakan siswa melalui budidaya ikan lele, hasilnya dipakai untuk operasional sekolah.
SMKN Situmean, Malaka menyediakan pendidikan gratis total dengan memberdayakan siswa melalui ternak kambing dan ayam lokal.
SLB Asuhan Kasih Kupang melatih siswa di bidang tata boga dan tata busana, hasil produksinya dijual untuk membiayai sekolah dan asrama.
Gubernur Melki mengapresiasi inisiatif-inisiatif tersebut dan menyebutnya sebagai contoh nyata dari semangat kemandirian dan inovasi pendidikan.
“Setiap sekolah punya karakter masing-masing. Tapi tujuan kita satu: hadirkan pendidikan berkualitas dan mampu menyejahterakan guru serta menunjang fasilitas belajar,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh satuan pendidikan untuk berani menciptakan produk lokal yang bisa menjadi sumber pendapatan sekaligus sarana pembelajaran. Dalam semangat itu, Gubernur memperkenalkan konsep “One School One Product”.
“Kalau kita punya Gerakan Beli NTT dan One Village One Product (OVOP), maka sekarang saatnya kita punya ‘One School One Product’. Kembangkan potensi unggulan sekolah masing-masing!” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di NTT untuk semakin berorientasi pada kualitas, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. ***
