Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong penerapan standar yang ketat terhadap gizi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainers/ToT) Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Penjamah Pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta implementasi dan edukasi gizi Program MBG di satuan pendidikan tingkat regional NTT, NTB, dan Bali. Kegiatan pembukaan pelatihan berlangsung di Hotel Swiss-Belcourt, Kota Kupang, Rabu (4/2/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah NTT dan NTB Yudisthira Yewangoe, para fasilitator dari Kementerian Kesehatan, BPOM, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta akademisi dari Institut Pertanian Bogor.
Gubernur Melki menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh kualitas gizi, keamanan pangan, dan kebersihan dalam proses penyajian. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara dapur dan penjamah makanan harus bekerja dengan standar yang jelas, disiplin, dan konsisten.
“Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kerja sama lintas sektoral dan multipihak. Saya mengapresiasi keterlibatan Badan Gizi Nasional, kementerian dan lembaga, akademisi, hingga mitra internasional seperti UNICEF. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam pemenuhan gizi dan keamanan pangan bagi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran para pelatih dan fasilitator dalam mentransformasikan pengetahuan dan praktik terbaik kepada tenaga pendidik di satuan pendidikan serta penjamah makanan di SPPG. Ia berharap hasil pelatihan dapat disebarluaskan secara berjenjang dan membentuk budaya baru dalam pengelolaan makanan yang aman dan sehat.
“Melalui pelatihan ini akan terjadi pertukaran pengetahuan tentang standar gizi, keamanan pangan, dan kebersihan. Pengetahuan ini harus disebarkan agar membentuk budaya baru dalam penyajian makanan yang lebih sehat dan aman bagi anak sekolah dan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki menegaskan bahwa Program MBG juga mendorong integrasi berbagai aspek, mulai dari gizi, kesehatan, ekonomi, hingga kebersihan dan budaya hidup sehat. Praktik sederhana seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan peralatan dapur dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun pola hidup sehat yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya penerapan standar higienitas yang tegas dalam penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Ia mengusulkan penerapan kebijakan nol toleransi terhadap pelanggaran keamanan pangan.
“Jika masih terjadi hal-hal yang memicu keracunan makanan, maka harus diberikan sanksi tegas. Pendekatan ini penting untuk menurunkan risiko keracunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, kualitas asupan gizi anak hari ini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Asupan gizi yang baik dan berkualitas berkaitan langsung dengan ketajaman berpikir dan kualitas SDM Indonesia di masa depan. Program ini menyentuh aspek pembangunan manusia secara mendasar,” ujar Suardi.
Suardi juga menekankan bahwa para peserta pelatihan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan Program MBG di daerah. Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga penggerak perubahan yang aktif dalam mentransfer ilmu dan memastikan standar gizi diterapkan secara konsisten.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah NTT dan NTB, Yudisthira Yewangoe, menilai Program MBG sebagai program strategis nasional yang sangat penting, mengingat besarnya jumlah anak serta tantangan geografis di Indonesia.
“Keberhasilan Program MBG tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kualitas gizi yang diterima anak, keamanan pangan, serta konsistensi pelaksanaan di berbagai daerah,” pungkasnya. ***
