Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya seorang anak berusia 10 tahun di Desa Jerebu’u, Kabupaten Ngada, yang meninggal dunia akibat bunuh diri karena kekecewaan tidak mampu membeli buku dan alat tulis sekolah.
Peristiwa tragis tersebut, menurut Gubernur Melki, bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan kegagalan kolektif berbagai sistem, mulai dari pemerintahan, sosial, budaya, keagamaan, hingga pendidikan, dalam mendeteksi dan merespons lebih dini kondisi warga yang membutuhkan pertolongan, khususnya anak-anak dan keluarga kurang mampu.
“Sebagai Gubernur Provinsi NTT, saya berduka cita mendalam atas kejadian di Jerebu’u, Kabupaten Ngada. Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kita berdoa agar anak kita yang tercinta diterima di sisi Tuhan, dan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak pernah terulang di seluruh pelosok NTT,” ujar Gubernur Melki dalam wawancara bersama pers di Kupang pada Selasa (4/2/2026).
Gubernur menegaskan, kejadian tersebut merupakan tamparan keras bagi nurani dan kemanusiaan bersama, sekaligus pengingat bahwa masih terdapat celah serius dalam sistem perlindungan sosial yang harus segera dibenahi.
Ia menilai keterlambatan sistem dalam menjangkau keluarga rentan telah berujung pada hilangnya masa depan seorang anak.
Sejak menerima laporan kejadian, Gubernur NTT langsung berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur non-pemerintah setempat. Pemerintah memastikan proses pemakaman korban berjalan dengan layak, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan sosial dan adat yang menyertai peristiwa tersebut.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Ngada juga memastikan pemberian dukungan menyeluruh kepada keluarga korban, termasuk pendampingan pemulihan trauma dan bantuan sosial yang dibutuhkan. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT akan membantu pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang.
Lebih lanjut, Gubernur Melki menekankan pentingnya perbaikan dan penguatan sistem pengaman sosial (social safety net) agar kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Salah satu fokus utama adalah pembenahan pendataan dan administrasi kependudukan, yang menjadi syarat penting bagi masyarakat miskin untuk mengakses berbagai bantuan sosial.
“Jangan sampai hanya karena persoalan administrasi kependudukan, warga miskin kehilangan hak atas bantuan. Ini soal kemanusiaan. Data adalah pintu masuk semua layanan,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, termasuk camat, lurah, kepala desa, RT/RW, serta mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan untuk aktif melakukan pendataan dan memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat, terutama mereka yang berpindah domisili dan belum tertib administrasi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT tengah menyiapkan mekanisme respons cepat lintas sektor agar kasus-kasus darurat sosial dapat ditangani tanpa terhambat birokrasi. Mekanisme tersebut mencakup kemungkinan pembentukan skema bantuan sosial darurat berbasis solidaritas.
“Ini harus menjadi kejadian terakhir. Tidak boleh ada lagi anak-anak atau keluarga miskin di NTT yang kehilangan masa depan karena keterlambatan sistem kita,” pungkas Gubernur.
Pemerintah Provinsi NTT pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama, demi memastikan NTT menjadi rumah yang aman, adil, dan manusiawi bagi semua. ***
