Gubernur NTT Tiga Kali Apresiasi Inovasi Wali Kota Kupang di Musrenbang 2027
Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Kupang Tahun 2027.
Menariknya, apresiasi tersebut disampaikan hingga tiga kali dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut di Hotel Harper Kupang, Rabu (1/4/2026).
Apresiasi pertama diberikan atas skema alokasi pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan yang dirancang melalui program lintas perangkat daerah.
Menurut Gubernur, langkah ini merupakan inovasi penting dalam memastikan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah.
Apresiasi kedua disampaikan terhadap pendekatan program yang bersifat tematik, khususnya dengan fokus pada penanganan stunting.
Ia menilai, kebijakan ini menunjukkan arah pembangunan yang lebih terukur dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Sementara itu, apresiasi ketiga diberikan atas komitmen inklusi sosial dengan melibatkan kelompok difabel dalam proses pembangunan.
Gubernur menegaskan bahwa pendekatan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Ini sesuatu yang sangat baik. Tidak hanya inovatif, tetapi juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Melki Laka Lena.
Ia juga menyoroti bahwa skema pembagian anggaran tersebut dilakukan tanpa menambah beban keuangan daerah.
Seluruh 51 kelurahan di Kota Kupang mendapat alokasi yang sama, yakni Rp500 juta, dengan fleksibilitas dalam menentukan program sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurutnya, pola ini menjadi langkah maju dalam menciptakan pemerataan pembangunan sekaligus menghindari praktik ketimpangan antarwilayah.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada komposisi 80 persen infrastruktur, 10 persen ekonomi, dan 10 persen sosial budaya. Skema ini dirancang agar setiap kelurahan memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensi dan permasalahan lokal.
“Selama masih dalam kerangka itu, kelurahan berhak mendapatkan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Ini bukan soal siapa yang dekat atau tidak, tetapi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini juga menjadi upaya menghapus pola lama yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, sekaligus menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.
Gubernur Melki pun menilai langkah tersebut sebagai bagian dari sejarah baru dalam tata kelola pembangunan di Kota Kupang.
“Bapak dan Ibu sekalian telah mencetak sejarah baru di Kota Kupang,” pungkasnya. ***
