Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini ditandai dengan audiensi antara Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama Pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Koalisi PERIMA, serta perwakilan Bengkel APEK di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Rabu (24/6/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang drg. Retnowati, M.Kes, Ketua HWDI Provinsi NTT Petronela Sau Naikofi, serta sejumlah perwakilan mitra organisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan HWDI bersama para mitra dalam mendorong pelayanan kesehatan yang inklusif. Ia menegaskan bahwa pembangunan Kota Kupang yang ramah disabilitas menjadi salah satu prioritas penting pemerintah daerah.
“Pemerintah Kota Kupang selalu terbuka terhadap usulan, saran, dan masukan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Kami mendukung penuh program-program yang bertujuan menghadirkan kota yang inklusif dan ramah disabilitas,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menekankan pentingnya perluasan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan ramah disabilitas yang saat ini telah diterapkan pada empat puskesmas dan satu pustu. Ia meminta Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti agar SOP tersebut dapat diterapkan di seluruh puskesmas di Kota Kupang.
Selain itu, ia mendorong agar setiap fasilitas kesehatan menyediakan layanan komunikasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk menghadirkan nomor layanan khusus yang responsif selama jam pelayanan.
Menanggapi usulan terkait penganggaran kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, Wali Kota menyatakan dukungannya. Namun demikian, ia juga menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Meski begitu, Pemerintah Kota Kupang tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan pelayanan publik dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyoroti pentingnya penguatan data penyandang disabilitas yang akurat dan terpilah. Menurutnya, data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia mengajak HWDI untuk terus berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah lainnya dalam memperbarui data disabilitas di Kota Kupang.
Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung penerbitan dokumen resmi sebagai dasar penerapan SOP pelayanan ramah disabilitas di seluruh fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Ketua HWDI Provinsi NTT, Petronela Sau Naikofi, menyampaikan berbagai capaian yang telah dilakukan sejak tahun 2024 bersama mitra, termasuk Koalisi PERIMA, Bengkel APEK, dan International Budget Partnership (IBP).
Ia menjelaskan bahwa HWDI telah melakukan pendampingan dan asesmen di Puskesmas Penfui, Oesapa, Pasir Panjang, Oebobo, serta Pustu Lasiana. Dari hasil tersebut, telah disusun SOP pelayanan ramah disabilitas yang kini telah diterapkan di fasilitas kesehatan tersebut.
HWDI juga mendorong agar SOP tersebut dapat direplikasi ke seluruh puskesmas di Kota Kupang, serta mengusulkan penguatan penganggaran kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, sistem data yang terpilah dan akurat, serta pembentukan forum multipihak guna mendukung pembangunan yang inklusif.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan Kota Kupang dapat menjadi contoh kota inklusif yang memberikan akses dan pelayanan setara bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. ***
