Suarantt.id, Kupang-Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan pada Agustus 2025. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 3,09 juta orang, turun 27,16 ribu orang dibandingkan Agustus 2024.
Penurunan jumlah angkatan kerja tersebut diikuti dengan turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,95 persen poin dibanding tahun sebelumnya.
Kepala BPS NTT, Matamira Kale, menjelaskan bahwa dari total angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja mencapai 2,99 juta orang, atau turun 35,37 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi di beberapa sektor, terutama sektor pertanian dan jasa,” jelasnya.
Meski demikian, ada lapangan usaha yang justru menunjukkan peningkatan cukup signifikan. “Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib meningkat sebesar 30,65 ribu orang. Ini menunjukkan adanya dorongan dari sektor pemerintahan dalam menciptakan lapangan kerja formal,” tambah Matamira.
Data Sakernas juga menunjukkan perbaikan pada struktur tenaga kerja formal. Pada Agustus 2025, sebanyak 0,94 juta orang (31,56 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 4,87 persen poin dibanding Agustus 2024.
Sementara itu, persentase setengah pengangguran menurun sebesar 3,46 persen poin, yang menandakan sebagian pekerja mendapatkan jam kerja yang lebih layak. Namun di sisi lain, pekerja paruh waktu justru meningkat 0,52 persen poin dibanding tahun sebelumnya.
BPS NTT juga mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 mencapai 3,31 persen, naik 0,29 persen poin dibanding Agustus 2024. Kenaikan ini mencerminkan masih adanya tekanan di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja baru dan sektor informal yang belum sepenuhnya pulih.
Matamira menambahkan, pihaknya akan terus memantau dinamika pasar kerja di NTT sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah. “Data ini penting untuk menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pemerintah daerah agar penyerapan tenaga kerja semakin optimal,” ujarnya. ***
