Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp2,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah ketergantungan NTT terhadap dana transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar 70 persen.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat membacakan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD NTT 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Senin (19/10/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,21 triliun, terdiri atas PAD sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,81 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,97 triliun, sehingga terdapat surplus anggaran sekitar Rp238,48 miliar.
Melki menegaskan, peningkatan PAD bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi NTT akan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah, memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan diperkuat melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
Fokus Layanan Publik dan Pemerataan Pembangunan
Rancangan APBD NTT 2027 disusun dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian.”
Tema tersebut dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan, meliputi peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola dan kapasitas fiskal, serta ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Melki juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan sektor swasta agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
Menurutnya, penguatan kapasitas fiskal harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhir penyampaiannya, Melki menyerahkan Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Nomleni, didampingi pimpinan dan anggota DPRD untuk dibahas dan disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pemerintah Provinsi NTT berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ***
