Suarantt.id, So’e-Di tengah dunia yang kian tidak pasti dari krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi teknologi peran aparatur penjaga ketertiban dan keselamatan justru semakin krusial. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), penguatan barisan terdepan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran bagi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Penegasan itu disampaikan saat ia memimpin peringatan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satpol PP, dan HUT ke-64 Satlinmas di Alun-alun Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) pada Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Melki membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menyoroti semakin kompleksnya tantangan global yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Saat ini kita hidup dalam zaman yang penuh dinamika dan tantangan global. Karena itu stabilitas dalam negeri harus dijaga agar aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan,” kata Melki.
Di tengah kondisi tersebut, Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas disebut sebagai garda terdepan negara dalam memastikan masyarakat tetap merasa aman, terlindungi, dan dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir.
Data nasional menunjukkan betapa vitalnya peran itu. Sepanjang tahun 2023, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menangani lebih dari 20 ribu kejadian kebakaran, serta lebih dari 122 ribu operasi penyelamatan nonkebakaran. Angka tersebut menjadi gambaran nyata intensitas kerja di lapangan yang kerap luput dari perhatian publik.
“Pemadam kebakaran telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memberikan layanan kedaruratan bagi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Satpol PP dan Satlinmas juga memegang peran penting dalam menjaga ketertiban umum, mulai dari pengawasan perizinan bangunan hingga menjaga ketenteraman masyarakat di tingkat desa dan kota. Dalam situasi darurat, keduanya turut terlibat dalam evakuasi korban dan distribusi bantuan kemanusiaan.
Bagi Melki, penguatan peran tidak cukup hanya pada tugas di lapangan, tetapi juga harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan aparatur. Ia menekankan pentingnya perlindungan kerja, termasuk tunjangan risiko tinggi dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Di sisi lain, tantangan struktural juga masih dihadapi. Secara nasional, sebagian besar aparatur pemadam kebakaran masih berstatus non-ASN. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan status menjadi PPPK serta memperluas akses pelatihan dan sertifikasi.
Selain penguatan internal, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar). Gerakan ini diharapkan menjadi wujud gotong royong dalam pencegahan dan penanganan kebakaran di lingkungan masyarakat.
Lebih jauh, pemerintah daerah juga diminta mempercepat pembentukan dinas pemadam kebakaran mandiri agar pengelolaan sumber daya menjadi lebih optimal dan respons terhadap kondisi darurat semakin cepat.
Di NTT sendiri, langkah penguatan tidak berhenti pada aspek keamanan dan ketertiban. Pemerintah provinsi juga mengaitkannya dengan pembangunan ekonomi desa, salah satunya melalui program One Village One Product (OVOP) yang mendorong desa memiliki produk unggulan.
Momentum peringatan hari ulang tahun ini pun tidak sekadar seremoni. Ia menjadi pengingat bahwa di balik seragam yang dikenakan, ada tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman masyarakat.
“Semoga seluruh aparatur terus mengabdi bagi keselamatan dan ketenteraman masyarakat,” tutup Melki.
Di tengah ancaman global yang terus berkembang, keberadaan Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas bukan hanya pelengkap sistem pemerintahan, tetapi fondasi penting dalam memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan aman dan tertib. ***
