Suarantt.id, Kupang-Ketua Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Julius Uly, menegaskan bahwa para pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang akan dilantik oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, pada Rabu (8/10/2025) harus siap meninggalkan pola kerja birokrasi lama dan mulai membangun sistem kerja yang kolaboratif, inovatif, serta berorientasi hasil.
Menurut Julius, pelantikan pejabat tersebut sudah melalui proses dan seleksi yang ketat, baik dari aspek kepemimpinan maupun kemampuan manajerial. Karena itu, ia berharap pejabat yang terpilih benar-benar mampu menjawab tantangan birokrasi modern yang menuntut kecepatan, kolaborasi, dan kreativitas dalam bekerja.
“Yang kita minta itu adalah mereka harus meninggalkan gaya birokrasi lama dengan mencoba membangun sistem birokrasi yang kolaboratif. Tidak lagi berjalan sendiri-sendiri tetapi berjalan dalam satu tim,” ujar mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua itu kepada wartawan di Gedung DPRD NTT pada Selasa (7/10/2025).
Politisi Partai NasDem itu menambahkan, pejabat baru tidak boleh sekadar menunggu perintah, tetapi harus memiliki inisiatif dan inovasi dalam bekerja untuk mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur NTT.
“Sekarang yang dituntut adalah bagaimana SDM ke depan mampu menunjang program dari Pak Gubernur dan Wagub, apalagi mengenai One Village One Product (OVOP) atau satu desa satu produk unggulan,” tegasnya.
Julius juga mengingatkan agar pejabat yang dilantik benar-benar memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga program yang dijalankan bisa berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pejabat yang dilantik adalah mereka yang akan melaksanakan kegiatan dan program dari Pak Gubernur. Jadi mereka tidak lagi menunggu, tetapi harus mengambil peran dan berinisiatif jauh ke depan,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mempersiapkan para pejabat melalui kegiatan ret-ret kepemimpinan di Universitas Pertahanan di Belu, yang menjadi wadah pembentukan karakter dan etos kerja aparatur yang tangguh dan adaptif.
Dengan demikian, kata Julius, pelantikan pejabat kali ini diharapkan menjadi momentum perubahan bagi birokrasi NTT menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, produktif, dan melayani. ***
