Suarantt.id, Kupang-Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur) mendorong pemerintah pusat untuk menindaklanjuti usulan perubahan status sekitar 1.012 kilometer jalan daerah menjadi jalan nasional di wilayah NTT.
Anggota Komisi IV DPRD NTT, Simson Polin, menyampaikan bahwa usulan tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur NTT dan diajukan ke pemerintah pusat untuk diproses sesuai mekanisme perubahan status jalan yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali.
Ia menjelaskan, perubahan status terakhir dilakukan pada tahun 2022 sehingga pada tahun ini kembali diusulkan agar dapat ditindaklanjuti pada tahun mendatang. Harapannya, jalan-jalan yang selama ini belum tertangani secara optimal melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota dapat dialihkan penanganannya melalui APBN.
“Dengan status menjadi jalan nasional, maka penanganan bisa lebih maksimal karena dibiayai oleh APBN sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang lebih baik,” ujarnya kepada wartawan pada Jumat, 5 Juni 2026.
Menurutnya, ruas jalan yang diusulkan tersebar di Pulau Flores, Pulau Timor dan Pulau Sumba, termasuk beberapa infrastruktur penting seperti jembatan yang selama ini mengalami kerusakan akibat bencana alam Siklon Seroja.
Dia menambahkan, beberapa jembatan seperti Jembatan Kapsali dan Jembatan Termanu menjadi bagian prioritas penanganan melalui dana kebencanaan. Pemerintah pusat melalui balai jalan nasional juga telah menyampaikan bahwa sejumlah titik kerusakan akan ditangani menggunakan skema dana APBN kebencanaan.
“Harapannya tahun ini bisa diproses dan tahun depan sudah bisa direalisasikan sehingga konektivitas antarwilayah di NTT semakin baik,” tambahnya.
DPRD NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal usulan tersebut agar dapat segera mendapatkan persetujuan pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah. ***
