Suarantt.id, Jakarta-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini berlangsung di Jakarta pada Kamis (11/6/2026), dan diikuti oleh para Wakil Gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Johni Asadoma hadir bersama Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT, Vera Christina Asadoma. Kehadiran keduanya menjadi simbol komitmen bersama, tidak hanya dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara, tetapi juga sebagai keluarga yang menjadi pilar utama dalam menjaga integritas.
Program PAKU Integritas 2026 merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada tiga pilar utama, yakni integritas pribadi, keluarga, dan kelembagaan pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI serta Gedung Merah Putih KPK RI.
Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif, mulai dari internalisasi nilai-nilai dasar antikorupsi dan etika kepemimpinan, penguatan budaya integritas dalam birokrasi daerah, hingga identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola pemerintahan.
Selain itu, peserta juga diarahkan untuk menyusun rencana aksi konkret dalam penguatan integritas serta melakukan refleksi kepemimpinan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Tidak hanya menyasar penyelenggara negara, program ini juga memberikan pembekalan khusus kepada para pasangan peserta. Hal ini menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai benteng moral pertama dalam mendukung integritas pejabat publik.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diperoleh dari pelatihan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan secara berkelanjutan di NTT.
“Melalui pelatihan ini, nilai-nilai integritas yang diperoleh diharapkan dapat segera diimplementasikan secara berkelanjutan di NTT. Target utamanya adalah mempercepat transformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel, melayani dengan sepenuh hati, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa partisipasi dalam program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat peran kepemimpinan daerah sebagai teladan dalam membangun birokrasi yang bersih dan berwibawa. ***
