Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Kritik tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang dibacakan juru bicara Reni Marlina Un pada Rabu (10/6/2026).
Meski Pemerintah Provinsi NTT mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Fraksi Demokrat menilai kinerja keuangan daerah masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Realisasi PAD NTT tahun 2025 hanya mencapai Rp1,299 triliun atau 73,26 persen dari target Rp1,774 triliun. Angka tersebut bahkan mengalami penurunan sebesar Rp151,69 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Fraksi Demokrat mengakui bahwa perubahan skema pembagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui kebijakan opsen pajak turut mempengaruhi penurunan PAD. Namun demikian, pemerintah dinilai belum cukup agresif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru guna menutupi kekurangan tersebut.
“Ketergantungan fiskal NTT terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi,” tegas Fraksi Demokrat.
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp4,556 triliun, sekitar 67,04 persen masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai membuat struktur APBD menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrat juga menyoroti penurunan signifikan pada belanja modal yang hanya terealisasi sebesar Rp354,46 miliar atau sekitar 8,25 persen dari total belanja daerah. Angka ini turun hingga 33,61 persen dibandingkan tahun 2024.
Sebaliknya, belanja operasi justru mendominasi dengan porsi mencapai 78,5 persen, sementara belanja pegawai tercatat sebesar Rp1,992 triliun atau 46,35 persen dari total belanja.
“Komposisi ini menunjukkan bahwa APBD masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan investasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kritik Fraksi Demokrat.
Selain itu, meningkatnya SiLPA menjadi Rp362,01 miliar atau naik 37,74 persen dari tahun sebelumnya turut menjadi perhatian serius. Demokrat menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan serta rendahnya kemampuan penyerapan anggaran.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai 3,11 persen dari total alokasi Rp23,45 miliar, padahal NTT merupakan daerah yang rawan bencana.
Dalam bidang pembangunan manusia, Demokrat memberikan apresiasi atas penurunan angka kemiskinan menjadi 17,5 persen serta pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, sejumlah indikator lainnya masih menjadi pekerjaan rumah, seperti meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,31 persen dan angka stunting yang masih berada di level 20,2 persen.
Oleh karena itu, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut meliputi penguatan PAD, peningkatan proporsi belanja modal hingga minimal 20 persen, penekanan SiLPA, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan program penurunan kemiskinan dan stunting.
Menurut Demokrat, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran atau capaian opini WTP semata, melainkan sejauh mana APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi daerah. ***
