Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat kolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya membenahi sistem transportasi publik agar semakin modern, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, saat menerima audiensi Kepala BPTD Kelas II NTT, Robert N. I. Tail, bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota pada Kamis (4/6/26). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadinus Mere serta sejumlah pejabat teknis terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata BPTD dalam pembenahan transportasi darat di Kota Kupang. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih baik.
“Terima kasih kepada BPTD yang selama ini terus memberikan perhatian bagi Kota Kupang. Pembenahan transportasi publik tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama,” ujar Christian.
Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II NTT, Robert N. I. Tail, memaparkan sejumlah agenda strategis, di antaranya pengoptimalan fungsi Terminal Bimoku sebagai simpul transportasi yang representatif di Kota Kupang. Ia juga mendorong Pemkot untuk segera mengoperasikan lima unit bus bantuan dari Kementerian Perhubungan.
Menurut Robert, pengoperasian armada tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk membuka peluang tambahan bantuan armada melalui program Buy The Service (BTS).
“Jika lima unit ini sudah berjalan dengan baik dan progresnya terlaporkan, Kota Kupang berpeluang mendapatkan tambahan armada baru melalui skema BTS,” jelasnya.
Namun demikian, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, mengungkapkan bahwa pemanfaatan armada masih menghadapi kendala administratif, terutama terkait status kendaraan yang masih menggunakan pelat merah dan belum dialihkan menjadi pelat kuning.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa kendala regulasi tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi agar armada bus dapat segera dioperasikan.
“Kita harus mencari jalan keluarnya. Jangan berhenti pada alasan kewenangan atau regulasi. Yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, menyampaikan bahwa pemerintah kota akan menjajaki skema kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga untuk memenuhi aspek administratif, termasuk proses alih status kendaraan.
Selain pengoperasian bus, BPTD juga terus mendukung peningkatan infrastruktur di kawasan Terminal Bimoku. Di antaranya pembangunan drainase untuk mengatasi genangan air serta pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan.
Robert menyebutkan, saat ini telah terpasang 12 titik LPJU di kawasan terminal, dan akan ditambah hingga ke kawasan Patung Burung yang selama ini minim pencahayaan pada malam hari.
Dalam audiensi tersebut juga disampaikan rencana peresmian tiga infrastruktur transportasi strategis di NTT pada 18 Juni 2026, yakni Terminal Barang Internasional Motaain di Kabupaten Belu, Terminal Bimoku di Kota Kupang, serta Kantor Operasional BPTD Kelas II NTT.
Peresmian tersebut rencananya akan dihadiri Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dengan Terminal Bimoku diresmikan secara daring dari lokasi utama di Motaain. BPTD pun meminta kesediaan Wali Kota Kupang untuk hadir mewakili prosesi peresmian di Kota Kupang.
Menanggapi hal itu, Wali Kota menyatakan dukungan penuh terhadap agenda tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan konektivitas transportasi di Kota Kupang.
Menutup pertemuan, Christian Widodo kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem transportasi yang modern dan berkelanjutan.
“Ketika pemerintah pusat dan daerah berjalan bersama, pembenahan transportasi publik akan lebih cepat terwujud dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. ***
