Suarantt.id, Kupang-Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis memaparkan berbagai tantangan dalam penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Garuda Lantai II Kantor Wali Kota Kupang pada Kamis (21/5/26).
Dalam pertemuan tersebut, Serena menegaskan bahwa persoalan TB dan HIV bukan hanya sekadar isu medis, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Di balik angka-angka itu, ada keluarga yang berjuang menghadapi stigma, tekanan ekonomi, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan. Karena itu, penanganannya harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi penyakit,” ujar Serena.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Kupang terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan TB dan HIV melalui pendekatan kolaboratif, penguatan layanan puskesmas, pendampingan komunitas, serta edukasi masyarakat. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan.
Beberapa kendala yang disampaikan antara lain keterbatasan ketersediaan obat HIV, belum meratanya layanan pengobatan TB di fasilitas kesehatan, serta masih kuatnya stigma terhadap penderita, khususnya di kalangan anak muda.
Selain itu, Serena juga menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis sektor kesehatan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Di antaranya penambahan puskesmas di Kecamatan Kelapa Lima, penguatan layanan ICCU untuk cath lab jantung, optimalisasi layanan cath lab di RSUD S.K. Lerik, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga rehabilitasi fasilitas rumah sakit.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dan Komisi IX DPR RI agar pelayanan kesehatan di Kota Kupang dapat semakin optimal dan menjangkau seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Serena juga menyoroti komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan melalui program vaksin HPV gratis sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Program tersebut berjalan seiring dengan Program Ina Kasih yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan prasejahtera.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja, drg. Putih Sari, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program kesehatan nasional, khususnya dalam mendukung target eliminasi TB tahun 2030 dan pengendalian HIV/AIDS.
Menurutnya, penanganan TB dan HIV memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pasien, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak agar penanganannya bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Putih Sari juga mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kupang, termasuk inovasi Program Ina Kasih yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan.
Ia menambahkan, hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan guna memperkuat kebijakan penanganan TB dan HIV secara nasional.
Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan, serta mewujudkan layanan kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas bagi masyarakat. ***
