Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mengubah pola ekonomi daerah dari konsumtif menjadi produktif. Upaya ini dilakukan guna menekan defisit perdagangan NTT yang saat ini mencapai sekitar Rp51 triliun akibat tingginya ketergantungan terhadap produk dari luar daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki yang didampingi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, saat acara Coffee Morning bersama wartawan pada Jumat (19/12/2025) pagi.
“Kita ingin uang berputar di NTT. ASN kami dorong untuk belanja produk lokal,” ujar Melki.
Sebagai langkah konkret, khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT, pemerintah mendorong belanja minimal Rp100 ribu per orang di NTT Mart. Jika seluruh ASN melaksanakan kebijakan tersebut, perputaran uang diperkirakan bisa mencapai Rp31 miliar dan secara signifikan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Selain sektor ekonomi, Pemprov NTT juga terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Fokus utama diarahkan pada perbaikan jalan rusak, pembangunan sumur bor, serta penyediaan listrik bagi masyarakat.
Menurut Melki, pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan jaringan listrik, termasuk program pemasangan listrik gratis bagi masyarakat yang belum terlayani.
Di sektor perumahan, Pemprov NTT pada tahun ini telah membangun 75 unit rumah layak huni. Sementara untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan bantuan renovasi rumah layak huni sebesar Rp20 juta per unit melalui skema kolaborasi.
“Skemanya Rp5 juta dari provinsi, Rp5 juta dari kabupaten/kota, dan Rp10 juta dari dana desa. Dengan cara ini, kita bisa menjangkau sekitar 31.570 rumah di tingkat desa dan kelurahan,” ungkap Melki.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengungkapkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar NTT saat ini masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 persen.
“Kalau kepatuhan bisa meningkat hingga 75 persen, tambahan pendapatan bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” jelas Johni.
Saat ini, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor berada di kisaran Rp600 miliar. Jika tingkat kepatuhan naik menjadi 70–80 persen, potensi tambahan PAD diperkirakan bisa mencapai Rp200 miliar.
Johni pun mengajak insan media untuk turut mengampanyekan pentingnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak demi mendukung kelancaran pembangunan di Nusa Tenggara Timur. ***
