Suarantt.id, Kupang-Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memimpin sidang Komisariat Wilayah (Komwil) IV dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Bali–Denpasar. Dalam forum tersebut, ia secara tegas menyuarakan berbagai persoalan daerah kepada pemerintah pusat, mulai dari keterbatasan anggaran hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sebagai Wakil Ketua Komwil IV APEKSI yang terpilih pada 2025, Christian Widodo mendapat mandat untuk memimpin jalannya sidang bersama Ketua Komwil, Wali Kota Malang. Sidang tersebut diikuti oleh 13 wali kota, termasuk Wali Kota Denpasar, Mojokerto, Probolinggo, serta sejumlah kepala daerah lainnya di wilayah komwil IV.
Dalam sidang tersebut, para wali kota menyampaikan berbagai rekomendasi dan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait tantangan yang dihadapi di daerah. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan secara langsung berbagai keluhan dari daerah, termasuk soal efisiensi yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah,” ujar Christian kepada wartawan.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya kejelasan kebijakan terkait PPPK. Menurutnya, pemerintah pusat perlu menindaklanjuti komitmen yang telah disampaikan sebelumnya agar tidak ada lagi tenaga PPPK yang dirumahkan.
“Kami ingatkan kembali janji pemerintah pusat terkait PPPK, termasuk rencana Surat Keputusan Bersama tiga menteri. Jangan sampai PPPK dirumahkan, ini harus ada kepastian,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Kupang juga mendorong pemerintah pusat untuk menambah dana transfer ke daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Ia menilai, keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan utama yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah.
“Kami dorong agar dana transfer ke daerah bisa ditambah. Hampir semua daerah memiliki kebutuhan yang sama, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, hingga infrastruktur dasar lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, forum APEKSI menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif kepada pemerintah pusat. Dengan satu suara, diharapkan berbagai persoalan daerah dapat menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, semua aspirasi yang disampaikan dalam forum ini bisa didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi kemajuan daerah,” pungkasnya. ***
