Suarantt.id, Waibakul-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam menekan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sumba Tengah melalui berbagai program strategis, salah satunya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat melakukan pertemuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan jajaran di Aula Bappeda Sumba Tengah pada Minggu (15/3/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Melki menekankan bahwa perhatian terhadap masyarakat miskin merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Dia mengatakan, upaya mengurus masyarakat miskin tidak hanya berdampak pada pembangunan daerah, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi.
“Kami turun ke daratan Sumba untuk membicarakan dan bersinergi bersama pemerintah daerah agar kita bisa mengurus orang miskin dengan baik. Sejak republik ini berdiri, Bung Karno dan Bung Hatta telah memberi pesan bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus berjalan bersama,” ujarnya.
Menurut Gubernur Melki, setiap warga negara memiliki nilai yang sama dalam sistem demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting di Sumba Tengah adalah melalui program pembangunan rumah layak huni. Program ini dinilai mampu menyentuh berbagai indikator kemiskinan secara langsung.
“Saya setuju dengan pendapat Pak Bupati bahwa menyentuh rumah berarti menyentuh banyak parameter kemiskinan,” kata Gubernur Melki.
Program pembangunan rumah tersebut direncanakan mengikuti skema yang pernah dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan sasaran sekitar 8.000 kepala keluarga di Sumba Tengah.
Untuk memastikan program-program tersebut berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akan didukung oleh Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTT. Tim tersebut terdiri dari Pokja Ekonomi Kerakyatan dan Pokja Penanggulangan Kemiskinan yang akan membantu membersihkan data kemiskinan serta mengawal pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
Gubernur Melki juga menegaskan bahwa Kabupaten Sumba Tengah perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya penurunan angka kemiskinan.
Dirinya mendukung target pemerintah daerah yang ingin menurunkan angka kemiskinan sebesar dua persen pada tahun ini.
“Kalau Sumba Tengah bisa menurunkan angka kemiskinan dua persen, maka daerah lain di NTT tidak boleh bermalas-malasan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Melki meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membersihkan data kemiskinan secara akurat berdasarkan nama dan alamat. Pendataan ulang penerima bantuan juga dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Satu orang tidak boleh menerima lebih dari satu bantuan pemerintah,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Melki juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Ia menekankan bahwa program KUR tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah prioritas, tetapi juga harus menyasar masyarakat kecil agar mereka dapat mengembangkan usaha produktif.
Selain akses permodalan, masyarakat Sumba Tengah juga didorong untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada agar lebih produktif. Pemerintah juga akan memberikan literasi keuangan kepada masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara bijak, baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk kepentingan adat.
Gubernur Melki turut mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program swasembada pangan, pengembangan sektor produktif, serta pemberdayaan pelaku UMKM dan IKM. Program seperti NTT Mart, One Village One Product (OVOP), dan One Student One Product (OSOP) juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sumba Tengah, Paulus S.K. Limu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemiskinan dan stunting masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
“Kita ketahui bersama bahwa kemiskinan dan stunting merupakan dua tantangan besar yang masih kita hadapi. Kedua persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral ataupun parsial, tetapi membutuhkan kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui program Pembangunan Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM) yang dibiayai melalui APBD. Program tersebut memberikan bantuan berupa ternak kambing, bebek, benih ikan lele, serta pengembangan lahan hortikultura yang ditanami berbagai jenis tanaman bergizi.
Selain kemiskinan dan stunting, tantangan lain yang dihadapi daerah adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Masih banyak anak di wilayah Sumba Tengah yang harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mendapatkan akses pendidikan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tetap optimistis dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen pada tahun ini.
“Kami akan berjuang dengan kemampuan yang kami miliki. Kami berharap kehadiran Bapak Gubernur dapat membawa harapan baru bagi masyarakat Sumba Tengah. Segala sesuatu yang dikerjakan untuk orang banyak pasti Tuhan berkati,” pungkasnya. ***
