Proyek Koperasi Merah Putih di NTT Diselimuti Tanda Tanya, Papan Informasi Proyek Tak Terlihat

oleh -190 Dilihat
Beberapa Gedung Koperasi Merah Putih di Kabupaten TTU. (Foto Hiro)

Suarantt.id, Kupang-Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menuai sorotan. Pasalnya, hampir seluruh pembangunan koperasi tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek yang seharusnya menjadi sarana keterbukaan kepada masyarakat.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi penggunaan anggaran, mulai dari besaran dana pembangunan, sumber pembiayaan, pihak pelaksana pekerjaan, hingga waktu pelaksanaan proyek.

Padahal, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar. Program ini diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 dan terus dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur serta penguatan kegiatan usaha koperasi di berbagai daerah.

Dari sisi pembiayaan, program Koperasi Merah Putih melibatkan sejumlah skema, antara lain pinjaman produktif melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dukungan likuiditas pemerintah melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta dukungan anggaran pemerintah melalui mekanisme APBN, APBD, dan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat keterlibatan lembaga keuangan lainnya, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Koperasi Simpan Pinjam.

Besarnya dukungan pembiayaan tersebut semestinya diikuti dengan keterbukaan informasi kepada publik. Masyarakat perlu mengetahui berapa anggaran yang digunakan, dari mana sumber dananya, siapa pelaksana pembangunan, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap setiap pekerjaan.

Ironisnya, persoalan transparansi tersebut justru menjadi tanda tanya di sejumlah lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih di NTT. Hampir seluruh pembangunan yang menjadi sorotan tidak terlihat dilengkapi papan informasi proyek.

Persoalan lain juga ditemukan pada bangunan koperasi yang telah selesai dikerjakan. Tulisan nama Koperasi Merah Putih beserta nama desa yang terpasang pada bangunan justru sudah jatuh dan hilang.

BACA JUGA:  Gubernur NTT Tegaskan Gereja Harus Jadi Rumah Doa, Kasih dan Pelayanan

Kondisi tersebut ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), di antaranya Desa Upfaun dan Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, serta Desa Ainiut, Kecamatan Insana.

Hilangnya identitas pada bangunan yang baru selesai dikerjakan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, pemeliharaan bangunan, dan pengawasan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Publik tentu berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pembangunan fasilitas tersebut. Apalagi, program ini menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai instrumen keuangan dan dukungan pemerintah.

Tanpa adanya papan informasi proyek, masyarakat akan kesulitan melakukan pengawasan secara langsung. Padahal, transparansi merupakan salah satu aspek penting untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, perhatian juga tertuju kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di daerah.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan tersebut, media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Linus Lusi, pada Minggu, 15 November 2026.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Linus Lusi belum memberikan respons atas konfirmasi yang disampaikan media.

Tidak adanya respons tersebut membuat sejumlah pertanyaan publik terkait transparansi pembangunan Koperasi Merah Putih di NTT belum mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.

Pemerintah tidak cukup hanya mengejar percepatan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih. Pengawasan, kualitas bangunan, akuntabilitas pembiayaan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian serius.

Jangan sampai program strategis yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan justru menyisakan persoalan transparansi serta tanda tanya mengenai penggunaan anggaran.

Masyarakat membutuhkan koperasi yang benar-benar berfungsi, memiliki bangunan berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi. Bukan sekadar bangunan fisik yang berdiri tanpa informasi jelas mengenai sumber pembiayaan dan pelaksanaan pekerjaannya.

BACA JUGA:  BPJS Kesehatan Kupang Sosialisasikan Program JKN-KIS bagi Umat St. Petrus Haukoto

Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam setiap program pembangunan yang menggunakan uang negara. Pemerintah dan pihak terkait harus memberikan penjelasan terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap program Koperasi Merah Putih tetap terjaga. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.