Suarantt.id, Kalabahi-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma melakukan peninjauan ke UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Alor yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Teluk Mutiara, Selasa (14/4/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
Dalam kunjungan tersebut, Wagub didampingi Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Obeth Bolang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT Alfonsus Theodorus, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT Alexon Lumba, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Alor Cornelis Daniel Ador bersama jajaran, perwakilan Jasa Raharja Rizal Noviar, serta Kasat Lantas Muhammad Aris.
Dalam laporan yang disampaikan, capaian pendapatan dari sektor PKB menunjukkan tren peningkatan secara nominal. Pada tahun 2024, target sebesar Rp9,4 miliar dengan realisasi Rp8,3 miliar atau 88,2 persen. Sementara pada tahun 2025, target meningkat menjadi Rp11,6 miliar dengan realisasi Rp9,3 miliar atau sekitar 80 persen.
Namun, pada tahun 2026, dari target Rp23,5 miliar, hingga 10 April baru terealisasi Rp2,6 miliar atau sekitar 11,25 persen. Meski nilai penerimaan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, persentase capaian tersebut dinilai masih jauh dari harapan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan bahwa capaian tahun 2025 tergolong baik, namun realisasi tahun 2026 hingga bulan keempat masih rendah. Ia meminta seluruh jajaran UPTD untuk meningkatkan etos kerja dan melakukan inovasi dalam upaya menggali potensi PAD.
“Tingkatkan etos kerja dengan nilai kerja keras, profesional, jujur, dan berorientasi pada pelayanan. Kita tahu bahwa sekitar 80 persen PAD bersumber dari pajak kendaraan, sehingga optimalisasi sektor ini menjadi kunci. Terus berinovasi dan bangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” tegasnya.
Berdasarkan data, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Alor mencapai sekitar 29 ribu unit. Namun hingga Maret 2026, baru sekitar 2.400 kendaraan yang tercatat membayar pajak. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Untuk itu, Wagub meminta agar dilakukan pendataan yang lebih rinci dan akurat, baik terkait jumlah kendaraan terdaftar, yang sudah membayar pajak, maupun yang belum memenuhi kewajiban, termasuk untuk tahun 2025 dan triwulan pertama 2026.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan program strategis seperti pemutihan pajak, termasuk pembebasan biaya balik nama kendaraan, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
Di sisi lain, Kepala UPTD juga melaporkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kantor yang dibangun sejak tahun 2003 membutuhkan perhatian, terutama keterbatasan ruang arsip yang menjadi kendala dalam pengelolaan administrasi.
Wakil Gubernur berharap seluruh jajaran UPTD dapat bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam menggali potensi PAD, serta meningkatkan kualitas pelayanan Samsat demi mendorong kepatuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. ***
