Suarantt.id, Kupang-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Umum HKTI Nasional, Sudaryono, menyatakan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang akan mendapat perhatian dalam pengembangan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk menjangkau daerah dengan angka stunting tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri acara Pelantikan DPD HKTI Provinsi NTT Periode 2026-2031 yang berlangsung di Aula Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang pada Rabu, 16 September 2026.
Sudaryono mengatakan, persoalan stunting di NTT menjadi salah satu alasan penting untuk memperluas keberadaan dapur MBG ke wilayah timur Indonesia.
“Saya memahami Pak Gubernur NTT, stunting juga cukup tinggi di NTT. Saya berjanji NTT akan menjadi salah satu provinsi untuk kemudian kita buka dapur baru,” kata Sudaryono.
Menurut dia, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Pembenahan tersebut antara lain diarahkan untuk meminimalkan kerusakan makanan yang disajikan serta mencegah terjadinya persoalan keamanan pangan.
Sudaryono menyebut, saat ini terdapat sekitar 27.000 dapur yang telah dibuka di seluruh Indonesia. Ke depan, sebagian dapur tersebut akan terus ditata dan diperbaiki dari sisi tata kelola maupun proses penyediaan makanan.
Selain itu, BGN tengah mempersiapkan pembukaan dapur perintis di sejumlah wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.
“Kami juga sedang mempersiapkan untuk membuka dapur di tempat-tempat yang angka stuntingnya tinggi menjadi perintis,” ujarnya.
Sudaryono berharap dukungan Gubernur NTT dan seluruh kepala daerah di NTT agar perluasan program tersebut dapat berjalan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih minim fasilitas dapur MBG.
Ia mengungkapkan, keberadaan dapur MBG saat ini masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Karena itu, pengembangan ke kawasan timur Indonesia menjadi bagian yang perlu diperkuat.
“Hampir 60 persen dapur yang buka sekarang ini ada di Jawa dan Sumatera,” jelasnya.
Sudaryono juga meminta pemerintah daerah untuk membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk sektor pertanian.
Ia menegaskan, meski dirinya tidak lagi berada di Kementerian Pertanian, dirinya tetap mendapat ruang untuk terlibat dalam pengembangan sektor pertanian melalui koordinasi dengan Menteri Pertanian dan pemerintah daerah.
“Saya lumayan, walaupun jadi Kepala BGN masih bisa ngurus pertanian. Jadi jangan mentang-mentang saya enggak ada di situ, Bapak dan Ibu enggak pernah berusaha lagi. Harus sering-sering,” katanya.
Pelantikan DPD HKTI NTT Periode 2026-2031 tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekda NTT Fransiskus Sales Sodo, Ketua DPD HKTI NTT Fernando Soares, serta jajaran pengurus DPC HKTI kabupaten/kota se-NTT.
Dalam kesempatan itu, keberadaan HKTI diharapkan turut memperkuat sinergi pemerintah dengan sektor pertanian serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. ***
