Suarantt.id, Kupang-Pengelolaan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mulai menunjukkan potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Sampah yang selama ini identik dengan persoalan kebersihan dan lingkungan kini perlahan berubah menjadi sumber pendapatan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Kupang, Meksy Pingak mengungkapkan salah satu Bank Sampah Induk di Kota Kupang mampu mengumpulkan sekitar 50 ton sampah setiap bulan.
Dari aktivitas tersebut, omzet yang dihasilkan telah mencapai lebih dari Rp100 juta dan mendekati Rp200 juta per bulan.
“Omzetnya sudah di atas Rp100 juta per bulan, sudah mendekati Rp200 juta karena satu bulan itu sampai 50 ton,” ungkap Meksy kepada wartawan pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, aktivitas bank sampah tidak hanya memberikan manfaat terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi bagi masyarakat. Sekitar 20-an tenaga kerja terlibat dan memperoleh penghasilan dari aktivitas pengelolaan sampah tersebut.
Sampah yang dikumpulkan berasal dari masyarakat yang secara langsung membawa material bernilai ekonomi ke Bank Sampah Induk. Selain itu, terdapat sekitar 30-an bank sampah unit di Kota Kupang yang turut memasok hasil pengumpulan sampah.
Material tersebut kemudian dipilah berdasarkan jenisnya, mulai dari plastik, kertas, besi, kaca hingga berbagai material lain yang masih memiliki nilai jual.
Sampah Bernilai Ekonomi
Meksy menegaskan, keberadaan bank sampah membuktikan bahwa sampah tidak selamanya menjadi beban lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah dapat masuk ke dalam rantai ekonomi dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat.
Masyarakat yang mengumpulkan sampah bernilai ekonomi dapat memperoleh pembayaran setelah material ditimbang dan dihitung berdasarkan jenis serta volumenya.
Dengan demikian, terbentuk rantai ekonomi yang melibatkan masyarakat pengumpul, bank sampah, tenaga kerja hingga pembeli material hasil pemilahan.
Menurut Meksy, potensi tersebut masih sangat besar apabila masyarakat semakin aktif melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah.
50 Ton Sampah Dialihkan dari TPA
Dari sisi lingkungan, pengelolaan 50 ton sampah setiap bulan memberikan kontribusi terhadap pengurangan beban tempat pemrosesan akhir (TPA).
Kepala DLHK Kota Kupang, Max Maahury, mengatakan keberadaan bank sampah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
“Khusus Bank Sampah Induk saja, sampah yang berkurang dan tidak masuk ke TPA sudah 50 ton setiap bulan,” jelas Max.
Menurutnya, jumlah tersebut belum termasuk sampah yang dikelola oleh pengepul maupun bank sampah lainnya di Kota Kupang.
DLHK juga terus melakukan sosialisasi di sejumlah kelurahan untuk mendorong masyarakat membentuk dan mengembangkan bank sampah.
Max menjelaskan, tidak semua bank sampah terbentuk atas inisiatif pemerintah. Sebagian justru lahir dari inisiatif masyarakat dan selanjutnya mendapatkan pendampingan dari DLHK.
Dorong Ekonomi Sirkular
Meksy menilai pengelolaan sampah memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular di Kota Kupang.
Semakin banyak masyarakat memilah sampah dari rumah, semakin besar pula material yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual.
Plastik, kertas, besi, kaca dan material lainnya yang sebelumnya dibuang begitu saja dapat dikumpulkan, dipilah dan dijual kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomi.
Karena itu, pengelolaan sampah tidak semestinya hanya dilihat sebagai urusan kebersihan. Lebih dari itu, pengelolaan sampah dapat menjadi sumber pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus membantu menjaga lingkungan.
Penguatan bank sampah dinilai dapat menjadi salah satu strategi Kota Kupang untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih.
Dari sampah menjadi pendapatan, dari persoalan lingkungan menjadi peluang ekonomi. Pengelolaan sampah di Kota Kupang kini mulai memperlihatkan bahwa menjaga kebersihan juga dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi warga. (Penulis/ADV)
