Suarantt.id, Kalabahi-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meresmikan Beranda Pelayanan Keimigrasian di Jalan Singosari, Kalabahi, Kabupaten Alor, Rabu (28/10/2026). Kehadiran fasilitas ini diharapkan semakin mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan warga dan pengawasan di kawasan perbatasan negara.
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wagub Johni Asadoma, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke ruang pelayanan Beranda Imigrasi Alor.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Saroha Manullang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Ma’mum, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat NTT, Johni menyampaikan apresiasi kepada jajaran imigrasi atas komitmen memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah kepulauan.
Menurutnya, kondisi geografis NTT sebagai provinsi kepulauan selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, serta tingginya biaya perjalanan membuat pelayanan yang dekat dan mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting.
“Sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Karena itu, kehadiran Beranda Imigrasi Alor merupakan langkah strategis untuk memangkas jarak, menghemat waktu dan biaya, serta menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Johni.
Ia menjelaskan, upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian juga dilakukan di sejumlah wilayah lain di NTT, antara lain Flores Timur, Ngada, dan Sumba Timur.
Johni menegaskan, Beranda Imigrasi bukan sekadar fasilitas pelayanan baru, melainkan bentuk kehadiran negara yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan.
“Negara harus hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pelayanan publik yang berkualitas tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di pusat kota, tetapi harus menjangkau hingga ke wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Perkuat Pengawasan Perbatasan dan Cegah TPPO
Selain mendekatkan pelayanan, Johni menyoroti posisi strategis Kabupaten Alor yang berdekatan dengan Timor-Leste melalui kawasan Selat Ombai. Kondisi ini menjadikan pelayanan keimigrasian memiliki peran penting dalam pengawasan lalu lintas orang, perlindungan masyarakat, serta penjagaan kedaulatan dan keamanan negara.
Menurutnya, kemudahan pelayanan harus berjalan seiring dengan pengawasan yang profesional dan terukur. Koordinasi antara jajaran imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar mobilitas penduduk berlangsung aman dan tertib.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat dari ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan praktik pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural.
Karena itu, keberadaan Beranda Imigrasi Alor diharapkan diikuti edukasi berkelanjutan mengenai prosedur keimigrasian serta mekanisme keberangkatan ke luar negeri yang aman dan sesuai ketentuan.
“Pelayanan yang dekat harus diikuti dengan informasi yang jelas, prosedur yang transparan, serta perlindungan yang memadai. Kita ingin masyarakat memperoleh kemudahan mengurus dokumen keimigrasian, tetapi pada saat yang sama juga terlindungi dari berbagai risiko, termasuk tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.
Johni berharap layanan tersebut memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri, warga yang bepergian untuk berobat atau beribadah, pekerja migran yang menempuh jalur resmi, hingga pelaku usaha dan pariwisata.
Dengan demikian, pelayanan keimigrasian tidak hanya menyangkut dokumen perjalanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses, membuka kesempatan, dan mendukung pembangunan daerah.
Sejalan dengan Dasa Cita Ayo Bangun NTT
Johni menegaskan, kehadiran Beranda Imigrasi Alor sejalan dengan Dasa Cita Kesepuluh, yakni Ayo Bangun NTT dalam Bingkai Kolaborasi Bersama.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, jajaran imigrasi, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perlindungan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Ia mengingatkan, keberhasilan Beranda Imigrasi Alor tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas, tetapi juga kualitas pelayanan, integritas petugas, dan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, ia berharap layanan tersebut dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengedepankan semangat melayani masyarakat.
Wagub Johni Dorong Pariwisata Alor Jadi Penggerak Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Johni mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga citra positif Kabupaten Alor serta mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Ia menilai Alor memiliki kekayaan alam, keindahan bawah laut, keragaman budaya, dan keramahan masyarakat yang berpotensi menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Potensi tersebut, katanya, perlu dikelola secara serius agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
Johni mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu memperoleh pendapatan daerah dalam jumlah besar melalui pengembangan sektor pariwisata.
“Kalau kita bisa mengelola potensi pariwisata di Alor dan kabupaten-kabupaten lain di NTT dengan baik, kita juga bisa meningkatkan PAD. Mungkin belum seperti Badung, tetapi kita harus berani menargetkan pendapatan hingga ratusan miliar rupiah dari potensi yang kita miliki,” katanya.
Ia menegaskan, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Kualitas sumber daya manusia, keramahan, kejujuran dalam pelayanan, dan kemampuan menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi faktor penting.
Johni secara khusus mengingatkan para pelaku usaha agar memberikan pelayanan yang jujur kepada wisatawan, termasuk dalam menetapkan harga barang dan suvenir.
“Keramahan masyarakat adalah kekuatan kita. Kalau wisatawan datang, mereka harus merasa nyaman dan dihargai. Kalau kita menjual suvenir, harganya harus wajar dan jujur, jangan menipu. Hal-hal sederhana seperti ini membentuk kesan positif dan menentukan apakah orang akan kembali berkunjung ke Alor,” tegasnya.
Ia juga meminta agar nilai keramahan, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan ditanamkan kepada generasi muda melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Menurutnya, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter menjadi modal penting untuk menjaga kekayaan alam serta budaya sebagai warisan bagi generasi mendatang.
“Alamnya lestari, orangnya ramah. Inilah yang harus kita gaungkan dan lestarikan. Kita harus menjaga alam yang kita miliki, mengembangkan potensi pariwisata, dan mewariskan nilai-nilai baik kepada anak-anak kita. Dengan begitu, pariwisata dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah dinamika ekonomi dunia, Johni mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal setiap kabupaten di NTT. Pengembangan pariwisata, lanjutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga lingkungan dan budaya setempat.
Beranda Imigrasi Alor Bagian dari 255 Unit Layanan Nasional
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, mengatakan kehadiran Beranda Imigrasi merupakan langkah nyata untuk mendekatkan negara kepada masyarakat melalui pelayanan keimigrasian yang mudah dijangkau, berkualitas, berintegritas, dan efisien.
Ia menjelaskan, Beranda Imigrasi Alor merupakan bagian dari peluncuran 255 unit layanan keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia pada hari yang sama.
Menurut Saroha, meskipun secara penomoran Beranda Imigrasi Alor merupakan unit ke-255, layanan tersebut menjadi yang pertama diluncurkan sebelum peresmian nasional yang dijadwalkan berlangsung secara daring dari Batam pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Alor menjadi yang pertama mendahului peresmian nasional. Mengapa Alor? Karena matahari terbit dari Timur,” ungkapnya, disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Saroha menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Alor, jajaran Forkopimda, dan masyarakat yang telah mendukung terwujudnya fasilitas pelayanan tersebut.
Ia berharap kehadiran Beranda Imigrasi di gedung bekas Balai Latihan Kerja, Jalan Singosari, Kalabahi, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Alor sebagai daerah yang terbuka terhadap mobilitas internasional dan peluang investasi.
“Kehadiran imigrasi bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pertanda bahwa Kabupaten Alor adalah kabupaten internasional. Kami berharap ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Alor,” ujarnya.
Saroha menambahkan, di NTT terdapat tiga Beranda Imigrasi yang akan diresmikan, masing-masing di Larantuka, Kabupaten Flores Timur; Bajawa, Kabupaten Ngada; serta Kabupaten Sumba Timur.
Imigrasi Siapkan PIMPASA untuk Jangkau Masyarakat Desa
Selain menghadirkan pelayanan di tingkat kabupaten, jajaran Imigrasi NTT juga menyiapkan penguatan edukasi melalui program PIMPASA atau Petugas Imigrasi Pembina Desa.
Program inovatif Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut dirancang untuk mendekatkan petugas imigrasi dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai layanan keimigrasian, prosedur perjalanan ke luar negeri, serta berbagai risiko yang harus diwaspadai, khususnya tindak pidana perdagangan orang.
Saroha menegaskan, pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. NTT memiliki tradisi merantau yang kuat sehingga edukasi mengenai prosedur keberangkatan dan perlindungan pekerja migran perlu terus ditingkatkan.
Sinergi antara imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan mobilitas warga ke luar negeri berlangsung sesuai prosedur dan terhindar dari praktik perdagangan orang.
Melalui peresmian Beranda Imigrasi Alor dan penguatan program PIMPASA, pelayanan keimigrasian diharapkan semakin dekat dengan masyarakat, perlindungan warga semakin optimal, serta tercipta lingkungan yang mendukung pengembangan pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor.
(Suarantt.id)
