Suarantt.id, Kupang-Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, menegaskan pentingnya empati dalam kebijakan pungutan sekolah, khususnya dalam konteks kondisi ekonomi orangtua siswa. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama para Kepala SMA dan SMK di Kota Kupang yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur pada Rabu (2/7/2025).
“Kalau mau pungut, jangan sama ratakan. Lihat juga background orangtua. Lihat dengan kondisi ekonomi orangtua siswa. Ya, harus lebih berempati kepada siswa-siswa kita,” tegas Johni di hadapan para kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, serta sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTT.
Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut dari maraknya pemberitaan mengenai pungutan di SMA Negeri 5 Kupang sebesar Rp2.200.000 per siswa, yang dinilai memberatkan sebagian orangtua dan menimbulkan polemik di masyarakat. Selain itu, laporan Ombudsman NTT terkait praktik pungutan di SMA, SMK, dan Madrasah se-NTT juga menjadi dasar penyelenggaraan forum tersebut.
“Berita ini telah menyita perhatian publik. Karenanya kami perlu bertindak, memberikan arahan dan advokasi kepada seluruh kepala sekolah,” jelas Johni.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMAN 5 Kupang, Veronika Wawo, memberikan klarifikasi langsung. Ia menyampaikan bahwa pungutan tersebut merupakan hasil analisis kebutuhan sekolah, telah disepakati dalam rapat orangtua, dan disosialisasikan kepada 395 wali murid yang hadir.
Namun, menurut Wakil Gubernur, meski prosedural, besaran pungutan tersebut tetap dirasa terlalu berat bagi sebagian besar orangtua siswa.
“Pungutan ini besar dan terlampau berat untuk orangtua yang ekonominya lemah. Ini yang menimbulkan keresahan dan protes masyarakat,” ujarnya.
Mantan Kapolda NTT itu juga memaparkan sejumlah temuan dari Ombudsman NTT mengenai berbagai pungutan di sekolah menengah atas, kejuruan, dan madrasah yang dianggap memberatkan dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga siswa.
Ia meminta para kepala sekolah untuk melakukan rasionalisasi anggaran dan menyusun kebijakan keuangan sekolah secara bijak dan berkeadilan.
“Pertemuan ini sifatnya untuk mengumpulkan informasi dari para pengambil kebijakan di sekolah. Informasi ini akan kami analisis lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan yang adil dan tepat sasaran,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Johni menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah dan guru di NTT yang telah bekerja keras dalam mencerdaskan anak-anak di wilayah ini. Ia menekankan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus tetap menjunjung tinggi nilai empati, keadilan, dan kepedulian sosial.
“Terima kasih untuk dedikasi Bapak-Ibu sekalian. Mari kita bangun pendidikan NTT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga manusiawi,” pungkasnya. ***
