Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lintas Sektor dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Risiko Stunting di Hotel Aston Kupang pada Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh 149 peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
Apresiasi untuk BKKBN dan Dorongan Gotong Royong
Dalam arahannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan BKKBN terhadap upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi NTT.
“Memang benar angka kemiskinan dan stunting di NTT telah menurun, namun penurunan tersebut belum bermakna dan belum memuaskan kita semua. Artinya, kerja keras kita masih harus ditingkatkan,” tegas Gubernur Melki.
Gubernur menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Pusat agar seluruh intervensi berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan pangan bergizi bagi ibu dan anak, air bersih, pelayanan kesehatan, hingga sanitasi yang memadai.
Menurutnya, kunci keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting terletak pada semangat gotong royong lintas sektor dan lembaga, yang menjadi roh dari gerakan “Ayo Bangun NTT”.
“Dalam konteks gotong royong mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting, BKKBN menjadi penggerak utama dalam membangun sinergi ini. Kita tahu, kemiskinan ekstrem selalu berkorelasi dengan stunting. Namun dengan kerja sama yang kuat dan terarah, kita dapat menurunkan keduanya secara signifikan,” jelasnya.
Perkuat Data Terpadu untuk Intervensi yang Tepat
Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang terukur, terutama dalam hal sinkronisasi data antarinstansi.
“Pola pendataan mesti benar dan sama. Karena itu, kejujuran dan integritas dalam penggunaan data sangat penting. Pemerintah Provinsi bersama perguruan tinggi sedang membangun sistem pendataan terpadu berbasis real-time dengan metodologi dan alat ukur yang seragam,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi seluruh pihak untuk menggunakan basis data yang sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov NTT terus membuka ruang kolaborasi luas dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, LSM, NGO, BUMN/BUMD, serta negara-negara sahabat yang memiliki komitmen membantu penanganan kemiskinan dan stunting di NTT.
Program Prioritas: GENTING, TAMASYA, GATI, dan SIDAYA
Lebih jauh, Gubernur menjelaskan bahwa pondasi utama kolaborasi lintas sektor adalah data yang akurat, agar setiap program tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan dan berdampak nyata.
Beberapa program prioritas yang tengah diperkuat antara lain:
Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) – melibatkan berbagai pihak dalam pendampingan keluarga berisiko stunting selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Penguatan kelembagaan Posyandu dengan pelatihan bagi 10.000 kader Posyandu yang memiliki 25 kompetensi utama dalam penanganan stunting.
Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) – integrasi layanan Posyandu, PAUD, dan TPA secara holistik.
Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) – mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan anak.
Lansia Berdaya (SIDAYA) – pemberdayaan komunitas lansia melalui Posyandu Lansia.
“Dengan semangat gotong royong dan data yang akurat, saya yakin NTT mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting secara bermakna. Mari kita bergerak bersama, satu visi, satu data, satu semangat ‘Ayo Bangun NTT’!” pungkas Gubernur Melki.
BKKBN: Posyandu Berperan Kunci dalam Intervensi Keluarga
Sementara itu, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menegaskan bahwa keluarga menjadi sasaran utama intervensi, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan calon pengantin.
“Posyandu memiliki peran penting melalui tim pendamping keluarga yang bertugas mengedukasi masyarakat, menyiapkan data yang baik, serta memfasilitasi pelayanan kesehatan,” jelas Sukaryo.
Ia menambahkan, kegiatan di NTT ini merupakan bagian dari koordinasi dan kolaborasi nasional untuk memastikan seluruh komitmen dan rencana aksi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting berjalan efektif.
“Dalam lima tahun ke depan, kita berharap kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan. Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memastikan semua komitmen berjalan dan rencana aksi disepakati bersama,” tandasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mewujudkan NTT bebas kemiskinan ekstrem dan stunting, dengan mengandalkan gotong royong, data akurat, dan kolaborasi lintas sektor. ***
