Suarantt.id, Kupang-Dalam suasana sidang paripurna yang penuh semangat kebersamaan, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah penting, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Juru bicara Fraksi PSI, Simson Polin, menegaskan bahwa PSI tetap berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil serta kelompok rentan. “Pembangunan di NTT harus inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Itu prinsip dasar yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Dorong RPJMD yang Transformatif dan Berkeadilan
Terkait Ranperda RPJMD 2025–2029, Fraksi PSI menyampaikan apresiasi atas visi besar yang diusung, yakni “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Namun, PSI menekankan pentingnya mengakomodasi seluruh catatan strategis yang lahir dari pembahasan di DPRD, khususnya rekomendasi Panitia Kerja, Bapemperda, dan Fraksi-Fraksi.
PSI menilai substansi penting seperti:
- Analisis sistem penyediaan air minum
- Penataan dan pemeliharaan infrastruktur jalan
- Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Pemanfaatan energi terbarukan
- Pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)
harus menjadi rujukan utama dalam penyempurnaan akhir dokumen.
Fraksi PSI juga mendorong agar sektor unggulan ditetapkan secara tegas dan berbasis riset wilayah, serta agar penyusunan narasi dokumen RPJMD disusun logis, sistematis, dan mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan.
Apresiasi terhadap Program Sosial dan Penguatan Produk Lokal
PSI memberikan apresiasi atas program perlindungan sosial untuk 100.000 pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang dianggap sebagai langkah nyata memperluas jaminan sosial di sektor informal.
Gerakan “Beli NTT” juga mendapat dukungan penuh dari PSI, karena dinilai bukan hanya slogan semata, tetapi strategi riil untuk menggerakkan UMKM dan konsumsi produk lokal. PSI mendorong perluasan pelaksanaan, pengawasan ketat, dan penerapan disiplin oleh seluruh ASN dan perangkat daerah.
Sorotan atas Pertanggungjawaban APBD 2024
Dalam menanggapi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, PSI mengapresiasi keterbukaan pemerintah dan mencatat sejumlah langkah positif, di antaranya:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koordinasi lintas lembaga
- Digitalisasi sistem monitoring pendapatan dan pajak
- Pemanfaatan aset melalui skema sewa, KSP, dan kemitraan swasta
- Integrasi sistem Parkir Langganan Lunas (PLL) dengan Samsat
Namun, PSI menyoroti isu tunggakan pajak kendaraan dinas dan mendesak penyelesaian yang cepat dan tuntas.
Serapan anggaran sebesar 91,76% diapresiasi, tetapi PSI mengingatkan bahwa kualitas belanja publik jauh lebih penting daripada sekadar angka. Belanja Tidak Terduga (BTT) dinilai relevan jika digunakan untuk bencana, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan nasional, namun evaluasi rutin terhadap penggunaannya harus tetap dilakukan.
BUMD dan Aset Daerah Harus Dikelola Profesional
Fraksi PSI menyoroti pentingnya restrukturisasi dan audit menyeluruh terhadap BUMD agar benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan penyumbang PAD. Pengelolaan aset strategis juga harus dilakukan berbasis sistem digital, profesional, dan transparan guna mencegah penyalahgunaan.
Fraksi PSI Nyatakan Menerima, Tapi Akan Tetap Kritis
Menutup pendapat akhirnya, Fraksi PSI menyatakan menerima kedua Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun dengan penegasan bahwa fungsi pengawasan akan tetap dijalankan secara kritis dan konstruktif.
“Kami percaya bahwa dengan sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat, target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat NTT dapat tercapai secara optimal. Fraksi PSI akan terus berdiri di garis depan untuk memperjuangkan keadilan sosial, tata kelola yang baik, dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh warga NTT,” pungkas Simson Polin. ***
