Suarantt.id, Kupang-Dampak gempa Flores terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 2 September 2026, sebanyak 99.214 rumah tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang beragam.
Kondisi tersebut mendorong Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengonsolidasikan penanganan pascagempa pada tiga sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Konsolidasi dilakukan melalui rapat bersama jajaran Dinas PUPR, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Rabu (2/9/2026).
Melki menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah harus segera bergerak menuju tahap pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak secara terarah, terukur dan berbasis data.
Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 2 September 2026, dari 99.214 rumah yang terdampak, sebanyak 26.092 rumah mengalami rusak berat, 22.525 rusak sedang dan 50.597 rusak ringan.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas pelayanan dasar. Tercatat 2.310 satuan pendidikan, 664 kantor pemerintah, 600 rumah ibadah, 654 fasilitas pelayanan kesehatan, 6.840 fasilitas umum serta 36 sarana air bersih mengalami kerusakan.
Infrastruktur Harus Didata dan Diverifikasi
Pada sektor infrastruktur, Gubernur Melki meminta Dinas PUPR mempercepat pendataan sekaligus validasi seluruh kerusakan akibat gempa.
Pendataan tersebut mencakup jalan, jembatan, irigasi, rumah masyarakat hingga berbagai fasilitas umum yang terdampak.
“Kita harus benar-benar serius untuk pendataan seluruh infrastruktur yang terdampak akibat bencana gempa Flores ini. Jadi atur betul dan verifikasi sehingga bantuan perbaikan juga sesuai sasaran,” tegas Melki.
Menurutnya, setiap kerusakan harus dipetakan berdasarkan kewenangan. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat harus mengetahui secara jelas bagian masing-masing agar penanganan tidak tumpang tindih.
Melki juga meminta program yang telah siap segera dieksekusi, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan pemulihan serta penguatan program rumah layak huni bagi masyarakat terdampak.
Layanan Kesehatan Tak Boleh Lumpuh
Di sektor kesehatan, Melki menegaskan kerusakan fasilitas tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai karena fasilitas rusak, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan,” katanya.
Perhatian khusus diarahkan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
Pemerintah juga diminta memperkuat pemantauan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul di tempat pengungsian, antara lain ISPA, diare, dengue, campak, hipertensi dan diabetes.
Melki bahkan meminta tenaga kesehatan tidak hanya menunggu pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
“Jangan hanya menunggu masyarakat datang berobat. Tim kita harus aktif turun ke pengungsian, melakukan pemeriksaan, menemukan kasus sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Selain kesehatan fisik, perhatian juga diberikan terhadap kondisi psikologis korban bencana. Layanan trauma healing dan kesehatan mental akan diperkuat, termasuk bagi tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan bencana.
“Trauma healing jangan hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban. Tenaga kesehatan kita juga harus mendapat perhatian. Mereka bekerja sejak awal bencana, menghadapi situasi yang berat, melayani pasien dan masyarakat, sementara mereka sendiri juga bisa mengalami kelelahan secara fisik maupun mental,” ujar Melki.
2.310 Sekolah Terdampak, Tenda Kelas Jadi Prioritas
Sektor pendidikan menjadi perhatian besar karena gempa berdampak terhadap 2.310 satuan pendidikan di tujuh kabupaten.
Dampaknya mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga pendidikan kesetaraan.
Sebanyak 177.678 siswa serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan ikut terdampak. Selain itu, tercatat 5.521 ruang kelas rusak dan 502 sekolah mengalami kerusakan berat.
Melki meminta proses belajar-mengajar segera dipulihkan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Bagi sekolah yang belum memungkinkan digunakan, ruang kelas darurat menjadi kebutuhan mendesak.
“Kita perlu memberikan yang utama, yaitu tenda untuk ruang kelas. Daerah yang membutuhkan tenda harus kita prioritaskan. Kita harus adakan dengan cepat,” tegasnya.
Melki juga meminta pendataan kerusakan sekolah dilakukan secara sistematis dan disertai verifikasi yang kuat. Koordinasi antarinstansi maupun dengan sekolah harus semakin aktif sehingga kebutuhan masing-masing sekolah dapat segera diketahui dan ditangani.
“Saya ingin agar kita semakin sistematis. Kerusakan yang ada harus kita identifikasi. Grup koordinasi pendidikan mesti lebih hidup. Paling tidak sekolah-sekolah bisa kita bantu untuk mulai kegiatannya,” ujarnya.
Menurut Melki, pemulihan pascagempa tidak cukup hanya dengan membangun kembali gedung dan fasilitas yang rusak. Pemerintah harus memastikan masyarakat pulih secara utuh, termasuk kondisi fisik, psikologis dan keberlangsungan pendidikan anak-anak.
“Yang kita pulihkan bukan hanya bangunan sekolah. Kita harus memulihkan anak-anak, guru, dan seluruh kehidupan pendidikan. Sekolah harus kembali menjadi ruang yang aman agar anak-anak bisa belajar dan perlahan pulih dari trauma,” katanya.
Trauma healing nantinya diperkuat melalui kolaborasi berbagai unsur, mulai dari tenaga kesehatan, guru, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, komunitas budaya hingga masyarakat.
Melalui konsolidasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa penanganan gempa Flores kini diarahkan dari fase respons darurat menuju pemulihan dan pembangunan kembali.
Tiga sektor menjadi fokus utama: infrastruktur harus segera dipulihkan, layanan kesehatan tidak boleh lumpuh, dan anak-anak harus kembali belajar di ruang yang aman.
