Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan PKS kerja sama kawasan Sunda Kecil tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 Januari 2026 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Kesiapan tersebut ditegaskan dalam rapat persiapan penandatanganan PKS yang digelar di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (19/1/25) . Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dipandu oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Wuisan.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Bersama kerja sama Bali-NTB-NTT yang telah dilaksanakan pada 25 November 2025 di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam arahannya, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar kerja sama yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat langsung diimplementasikan dalam program-program nyata.
“Menurut saya penting kalau kita bisa merangkum berbagai perspektif teman-teman, dan itu bisa kita turunkan dalam kerja sama yang lebih konkret,” ujar Gubernur.
Dia menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan pertemuan awal menjelang penandatanganan PKS pada 28 Januari 2026, di mana Provinsi NTT akan bertindak sebagai tuan rumah sekaligus penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan.
“Ini baru pertemuan awal menuju tanggal 28 Januari nanti. Karena pada tanggal 28 kita yang bertindak sebagai tuan rumah, maka kita yang menyiapkan agenda, materi, dan seluruh hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama tersebut,” jelasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh perangkat daerah, BUMN, BUMD, instansi vertikal, dunia usaha, hingga pelaku usaha lokal untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan PKS agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Saya mengajak kita semua untuk terlibat dalam PKS ini, agar rencana kerja sama tersebut dapat diimplementasikan langsung dalam hal-hal konkret sesuai bidang kita masing-masing,” tegas Gubernur.
Dalam rapat tersebut, Plh Sekda Provinsi NTT memaparkan rancangan kerja sama Bali-NTB-NTT yang menempatkan pariwisata dan konektivitas sebagai isu utama. Ketiga provinsi dinilai memiliki potensi pariwisata unggulan yang saling melengkapi dan dapat dikembangkan melalui pendekatan kawasan Sunda Kecil.
Kerja sama pariwisata yang dirancang meliputi penguatan konektivitas udara dan laut, pengembangan paket wisata terintegrasi Bali-NTB-NTT, branding dan promosi bersama, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kolaborasi penyelenggaraan event, serta dukungan infrastruktur pendukung pariwisata.
Secara keseluruhan, terdapat tujuh bidang kerja sama yang akan menjadi fokus dalam PKS Bali–NTB–NTT, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata dan perhubungan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, peternakan dan kesehatan hewan, pertanian dan ketahanan pangan, komunikasi dan informatika, serta pengembangan energi baru terbarukan.
Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, perwakilan BUMN dan BUMD, instansi vertikal pemerintah pusat, organisasi profesi dan asosiasi dunia usaha, maskapai penerbangan, serta pelaku usaha lokal.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTT, Boby Liyanto, menyatakan dukungannya terhadap rencana kerja sama regional tersebut. Menurutnya, dunia usaha siap berperan aktif dalam menyukseskan PKS Bali-NTB-NTT.
“Kami menyambut baik rencana kerja sama ini. Kami siap mendukung program ini dengan rencana kerja yang konkret,” ujarnya.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh berbagai unsur yang hadir dalam rapat, yang pada prinsipnya siap berkontribusi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.
Melalui kerja sama Bali-NTB-NTT ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap terbangun sinergi regional yang kuat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di wilayah Sunda Kecil. ***
