Suarantt.id, Kupang-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di NTT harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berbasis data yang akurat.
Menurutnya, setiap program dan intervensi pemerintah tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Hal terpenting adalah memastikan program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan mampu mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan.
Penegasan itu disampaikan Johni Asadoma saat memimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan NTT di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Sasando, Rabu (12/8/2026) siang. Rapat tersebut dihadiri para pimpinan perangkat daerah atau perwakilan lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 60 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2029.
Johni meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.
“Semua intervensi itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Harus bisa mendorong anggota masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Karena itu setiap intervensi harus ada indikatornya, termasuk jumlah penerima manfaat,” tegas Johni.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengetahui capaian penanggulangan kemiskinan secara umum di tingkat kabupaten. Data harus mampu menunjukkan secara jelas siapa masyarakat atau kepala keluarga yang mendapatkan intervensi serta bagaimana kondisi mereka setelah menerima bantuan atau program pemerintah.
“Kita bicara kemiskinan itu per kepala keluarga, bukan secara umum satu kabupaten. Karena itu harus jelas berapa kepala keluarga yang diintervensi dan bagaimana kondisi mereka setelah mendapatkan intervensi,” ujarnya.
Johni juga menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga kabupaten. Menurutnya, kualitas data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam menetapkan sasaran program.
“Segala sesuatu dalam penanggulangan kemiskinan memang harus berangkat dari data. Data itu mulai dari tingkat desa, kelurahan, kemudian kabupaten. Kalau kita punya data yang akurat, intervensinya juga akan tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, Johni meminta perangkat daerah memahami perbedaan antara data administrasi kependudukan, data sasaran program, serta indikator kemiskinan yang digunakan dalam pengukuran statistik.
Untuk memastikan pelaksanaan program dapat dievaluasi secara konkret, Wakil Gubernur meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menyusun laporan tertulis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan semester I 2026.
Laporan tersebut harus memuat program yang telah dilaksanakan, realisasi kegiatan dan anggaran, jumlah penerima manfaat, serta berbagai persoalan, hambatan dan tantangan yang ditemukan di lapangan.
Tidak hanya itu, setiap perangkat daerah juga diminta menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan untuk semester II 2026.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT ingin memastikan penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran intervensi. ***
